BPR Majatama

Mojokerto, Moralita.com – Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Tri Hardianto, Direktur Utama BPR Majatama Mojokerto BUMD milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Laporan periodik tahun 2024 yang disampaikan pada 26 Maret 2025 nilai kekayaan bersih yang dilaporkan hanya tersisa Rp6.019.580. Dari total aset sebesar Rp1.993.006.580, Tri Hardianto tercatat memiliki total utang mencapai […]

Mojokerto, Moralita.com — Mencuat kembali indikasi kuat terjadinya pelanggaran serius perbankan, kali ini terkait kucuran fasilitas kredit pribadi Rp 3,3 Miliar untuk Komisaris dan Direktur Utama BPR Majatama pada Juli-Agustus 2024. Berdasarkan hasil investigasi FKI-1, fasilitas kredit jumbo tersebut diberikan kepada pejabat tinggi BPR Majatama disinyalir menggunakan jaminan yang tidak layak (marketable), bertentangan dengan aturan […]

Mojokerto, Moralita.com – Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran manajemen BPR Majatama di gedung dewan, klarifikasi sejumlah pemberitaan yang berkembang terkait dugaan maladministrasi serta potensi kerugian dalam laporan keuangan bank milik Pemerintah Daerah tersebut. Direktur Utama PT BPR Majatama, Tri Hardianto, mengaku bahwa dampak dari pemberitaan yang telah beredar […]

Mojokerto, Moralita.com – Pernyataan kalimat tudingan dari media sosial Direktur BPR Majatama, Tri Hardianto dengan frasa ‘Mohon maaf atas berita-berita yang tidak bertanggung jawab selama ini’ mendapat respon dari praktisi hukum. Praktisi hukum dan pengacara senior Peradi, Paidi Widodo, SH, MH menyebut pernyataan Direktur BPR Majatama tersebut mempunyai implikasi hukum serius, terutama apabila dianggap sebagai […]

Mojokerto, Moralita.com – Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Mojokerto, Wiwit Hariyono, secara resmi menyampaikan laporan hasil temuan investigatif dan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan BPR Majatama Perseroda kepada DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu, (21/5). Laporan ini menyertakan data-data penting yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran prinsip kehati-hatian, penyimpangan tata kelola keuangan, hingga dugaan pelaporan fiktif […]

Mojokerto, Moralita.com — Dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola perbankan kembali mencuat di tubuh BPR Majatama Bank milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal ini terungkap dari flyer resmi pengumuman operasional BPR Majatama yang beredar dalam rangka pengumuman libur tanggal 12–13 Mei 2025. Dalam flyer tersebut, BPR Majatama mencantumkan beberapa rekening bank yang digunakan sebagai tujuan […]

Mojokerto, Moralita.com – Perbedaan jumlah signifikan sampai puluhan miliar dalam dua versi laporan keuangan PT BPR Majatama Perseroda per 31 Desember 2024 ke OJK dengan yang dipublikasikan, memunculkan dugaan pelanggaran Undang-undang Tipikor dan Perbankan. Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Tim Redaksi Moralita.com dari OJK dan Publikasi BPR Majatama per 31 Desember 2024, ditemukan selisih data […]

Mojokerto, Moralita.com – Hasil investigasi proses pengangkatan Direktur dan Komisaris pada BPR Majatama pada 2024 ditemukan fakta kejanggalan dari kalangan praktisi perbankan. Sejumlah kejanggalan administratif dan indikasi pelanggaran regulasi yang berlaku memicu analisis kritis dari para pengamat keuangan dan ahli tata kelola kelembagaan. Secara normatif, pengangkatan Direktur dan Komisaris BPR wajib tunduk pada ketentuan Peraturan […]

Mojokerto, Moralita.com – Berdasarkan laporan kinerja keuangan PT BPR Majatama Perseroda sepanjang tahun 2024 yang diserahkan ke OJK akhirnya terungkap beberapa fakta mengejutkan. Dalam dokumen laporan yang diunduh dari situs resmi OJK tersebut, terungkap aset BPR Majatama turun Rp 53 Miliar (24,6%) dan juga menyimpan sejumlah risiko struktural dan kelemahan fundamental yang harus segera dilakukan […]

Mojokerto, Moralita.com – Sejumlah persoalan terus menyeruak dalam pengelolaan BPR Majatama Mojokerto, meliputi aspek kesehatan keuangan, tata kelola perusahaan, hingga dugaan pelanggaran terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan pemerintah. Merespon polemik tersebut, langsung mendapat atensi serius legislatif, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Elia Joko Sambodo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah secara resmi meminta […]