keputusan MK

Jakarta, Moralita.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuka tabir dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan jasa pemeliharaan mesin induk MTU (Motoren- und Turbinen-Union) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2024. MTU merupakan mesin diesel tugas berat berteknologi injeksi elektronik yang digunakan secara luas dalam berbagai sektor strategis, termasuk kapal […]

Jakarta, Moralita.com – Pemerintah secara resmi meluncurkan paket kebijakan deregulasi tahap I yang mencakup pelonggaran aturan larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor terhadap 10 jenis komoditas. Kebijakan ini menandai peningkatan signifikan dari sebelumnya yang hanya mencakup tujuh komoditas. Langkah strategis ini diumumkan oleh Menteri Perdagangan, Budi Santoso, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Perdagangan, […]

Tulungagung, Moralita.com – Selama bulan Juni 2025, wilayah Kabupaten Tulungagung kembali diwarnai serangkaian kecelakaan lalu lintas tragis yang menelan korban jiwa. Berdasarkan catatan pihak kepolisian, setidaknya empat insiden maut terjadi di sejumlah titik jalan raya, menewaskan pengendara dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pemuda, hingga ibu rumah tangga. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi seluruh […]

Jawa Timur, Moralita.com – Provinsi Jawa Timur kembali menjadi perhatian nasional setelah mencuatnya wacana pembentukan lima daerah otonom baru (DOB) di sejumlah wilayah. Rencana ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan, peningkatan efektivitas birokrasi, dan percepatan layanan publik di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas serta jumlah penduduk tinggi. Apabila seluruh usulan tersebut […]

Jakarta, Moralita.com –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah diprediksi berpotensi mengabaikan mandat rakyat yang telah diberikan melalui Pemilu Serentak 2024. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, yang menyoroti implikasi konstitusional dan administratif dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam […]