mahkamah konstitusi

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya pasal-pasal yang mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Putusan perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Kamis (14/8/2025). “Menolak permohonan para pemohon No.11/PUU-XXIII/2025 baik di dalam provisi maupun […]

Jakarta, Moralita.com – Advokat Konstitusi Viktor Santoso Tandiasa akan mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (28/7). Permohonan ini dimaksudkan untuk meminta MK memperluas larangan rangkap jabatan, tidak hanya bagi menteri, tetapi juga mencakup wakil menteri. “Permohonan ini kami ajukan karena […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya terkait ketentuan mengenai redenominasi rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang advokat, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, yang mempersoalkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) […]

Jakarta, Moralita.com – Suasana ruang rapat Komisi III DPR RI memanas saat para legislator menyampaikan kritik tajam terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait putusan-putusan yang dinilai inkonsisten dan memicu polemik di tengah masyarakat. Dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (9/7) di Gedung DPR RI, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan hadir mewakili lembaga yudikatif tersebut. […]

Jakarta, Moralita.com — Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan monumental yang mengubah peta penyelenggaraan Pemilu nasional dan daerah. Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu lokal atau daerah harus dipisahkan dari pemilu nasional dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah seluruh tahapan pemilu nasional rampung. Wakil […]

JJakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya dapat dilakukan oleh korban individu. Putusan ini sekaligus menegaskan pelarangan bagi institusi negara, korporasi, profesi, maupun jabatan untuk mengajukan laporan dalam perkara serupa. Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Dewan […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2024.   Keputusan tersebut diambil setelah Mahkamah menemukan bukti keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas, diketahui Yandri Susanto sebagai […]

Mahakam Ulu, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu nomor urut 3, Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah, dari kepesertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mahulu 2024. Selain itu, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di […]

Mojokerto, Moralita.com – Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil Kabupaten Mojokerto, Dr. Suwandy Firdaus, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dengan putusan ini, kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode […]

Surabaya, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan sela (dismissal) terkait gugatan hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024 pada Selasa (4/2) malam. Gugatan ini diajukan oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta, yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. […]

Jakarta, Moralita.com – Sidang Mahmakah Konstitusi (MK) sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur antara pasangan Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans terus memanas. Tuduhan politisasi bantuan sosial (bansos) dan manipulasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan (Sirekap) menjadi sorotan utama dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (17/1). Kuasa hukum paslon Khofifah-Emil, Edward Dewaruci, menolak tuduhan […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, putusan sengketa akan dibacakan paling lambat pada 11 Maret 2025.   “Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), sudah diatur bahwa batas akhir MK memutuskan sengketa Pilkada adalah pada 11 Maret 2025,” […]

Nasional, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah meregistrasi gugatan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024 yang diajukan pasangan calon Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans). Gugatan ini menantang hasil penetapan KPU Jawa Timur yang menyatakan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai pemenang. Dalam petitum permohonan pembatalan Keputusan KPU Jatim […]

Jakarta, Moralita.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk simpatisan mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan. Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyampaikan apresiasinya terhadap putusan MK yang dianggap sebagai “kado tahun baru” bagi […]

Hakim Konstitusi, Saldi Isra saat membacakan putusan perkara presidential threshold

Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim.