Viral! Adu Mulut Warga dan Plt Sekda Pati saat Pembubaran Posko Penolakan Kenaikan PBB
Pati, Moralita.com – Sebuah video yang merekam ketegangan antara warga dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso, viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membubarkan posko penggalangan aksi demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan Alun-alun Pati, pada Selasa (5/8).
Salah satu video yang merekam insiden itu diunggah oleh akun Instagram @tante.rempong.official sekitar delapan jam setelah kejadian. Hingga Rabu (6/8), video tersebut telah ditonton puluhan ribu kali dan menuai beragam tanggapan dari warganet.
Dalam tayangan video berdurasi singkat itu, tampak perdebatan sengit antara Plt Sekda Pati, Riyoso, dan salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husein Hafid. Husein menegaskan bahwa pejabat publik digaji oleh rakyat sehingga tidak seharusnya bersikap semena-mena terhadap masyarakat.
“Kamu itu digaji masyarakat. Jangan sewenang-wenang,” kata Husein dalam video tersebut.
Ia bahkan sempat menyindir kemungkinan Riyoso mencalonkan diri sebagai bupati.
“Ape nyalon bupati kowe? Ora bakal dadi (Mau nyalon bupati kamu? Nggak bakal jadi),” tambahnya.
Riyoso kemudian menjawab dengan singkat, “Terserah,” dan melanjutkan dialognya dengan pria lain yang mengenakan kaus hitam. Pria tersebut juga menyuarakan protes terhadap tindakan aparat.
“Jangan semena-mena. Kami tidak takut. Jangankan 50 ribu, saya pun siap,” ujar pria itu dengan nada tinggi, yang langsung disambut perintah Riyoso kepada aparat, “Tertibkan.”
Ketika dimintai keterangan oleh awak media terkait video viral tersebut, Riyoso memilih memberikan tanggapan singkat.
“Sapa yang mau nyalon, dikne dewe sing ngomong (Siapa yang bilang nyalon, dia sendiri yang bilang),” ujar Riyoso saat ditemui di sela kegiatan resmi di Pati, Rabu (6/8), sebelum meninggalkan lokasi acara.
Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Kabupaten Pati terkait tindakan pembubaran posko tersebut maupun respons resmi atas aksi penolakan kenaikan PBB yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat.
