Viral Buka Puasa Mewah Birokrat Sidoarjo, Akhirnya Sekda Minta Maaf

Sidoarjo, Moralita.com – Riuh media sosial belakangan ini menyeret sebuah agenda internal birokrat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ke ruang kritik publik. Unggahan dokumentasi kegiatan buka puasa mewah kenakan kostum Bollywood bersama jajaran birokrasi memantik beragam tafsir publik sebagian menilai kegiatan tersebut kurang sensitif terhadap situasi ekonomi masyarakat.

Menyikapi polemik yang berkembang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka sekaligus memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat.

Fenny menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memandang kritik yang muncul sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik yang sehat dalam kehidupan demokrasi lokal. Menurutnya, respons masyarakat tersebut justru menjadi pengingat penting bagi birokrasi agar senantiasa menjaga sensitivitas sosial dalam setiap aktivitas yang dilakukan, terlebih publik kini semakin responsif terhadap simbol-simbol kebijakan pemerintah.

“Kami menghargai setiap masukan dan kritik dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian warga terhadap jalannya pemerintahan,” ujarnya dalam keterangan resmi, pada Jumat (13/3).

Fenny menjelaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama yang menjadi sorotan tersebut pada dasarnya merupakan forum koordinasi strategis yang digelar di luar jam kerja. Agenda tersebut dimanfaatkan oleh jajaran pemerintah daerah sebagai ruang konsolidasi untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurutnya, momentum buka puasa bersama itu murni dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi di bulan suci Ramadan yang sekaligus menjadi forum koordinasi teknis bagi berbagai agenda pembangunan.

“Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Acara ini murni merupakan momentum silaturahmi di bulan suci Ramadan yang kami manfaatkan untuk penguatan percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) terkait perbaikan jalan di Sidoarjo, serta koordinasi teknis persiapan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) bagi warga,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, lanjut Fenny, sejumlah pembahasan strategis dilakukan, terutama mengenai percepatan perbaikan infrastruktur jalan di tingkat kecamatan serta kesiapan distribusi beras SPHP guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Namun demikian, Fenny mengakui bahwa publikasi kegiatan tersebut di media sosial telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menyadari bahwa dokumentasi kegiatan yang beredar tidak sepenuhnya merefleksikan konteks koordinasi yang sebenarnya terjadi di balik acara tersebut.

Lebih jauh, ia juga mengakui bahwa publikasi tersebut dapat menimbulkan kesan kurang empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

“Meskipun kegiatan itu merupakan koordinasi internal, kami menyadari bahwa publikasi kegiatan tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan kurang menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini,” ujarnya.

Atas situasi tersebut, Fenny menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa sebagai aparatur yang diberi mandat melayani publik, birokrasi seharusnya memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

“Kami menyadari bahwa sebagai pelayan publik, kami seharusnya lebih peka dan sensitif dalam mendokumentasikan aktivitas, terutama di tengah situasi yang dirasakan warga,” ungkapnya.

Fenny juga menegaskan bahwa kritik publik yang muncul tidak akan dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah, melainkan sebagai pengingat keras bagi seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan sensitivitas sosial dalam setiap kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan.

Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, setiap tindakan pemerintah bukan hanya dinilai dari substansi kebijakannya, tetapi juga dari simbol dan pesan sosial yang tercermin dalam setiap aktivitas yang terlihat di ruang publik.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa jajaran Pemkab Sidoarjo akan menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi kolektif untuk memperbaiki cara berkomunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap langkah birokrasi tetap selaras dengan rasa publik.

Di tengah polemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan bahwa fokus kerja pemerintahan tetap diarahkan pada penyelesaian agenda pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa prioritas utama yang saat ini terus didorong antara lain percepatan perbaikan infrastruktur jalan serta penyediaan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Program distribusi beras SPHP, misalnya, disebut sebagai salah satu langkah konkret pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Fenny menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal paling penting bagi jalannya pemerintahan. Tanpa kepercayaan masyarakat, kebijakan sebaik apa pun akan kehilangan makna di mata warga.

“Kritik masukan ini menjadi modal berharga bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan bahwa dedikasi kami tetap selaras dengan harapan warga Sidoarjo,” pungkasnya.

Pada akhirnya, polemik kecil dari sebuah unggahan media sosial itu menjadi pelajaran penting bagi birokrasi bahwa dalam era keterbukaan digital, bukan hanya kebijakan yang dinilai publik, tetapi juga cara aparatut pemerintah menampilkan citra diri di hadapan rakyat yang dilayaninya.