84 Kopdes Merah Putih Dibangun di Mojokerto, FKI-1 Bentuk Posko Aduan Kawal Anggaran Rp 1,6 Miliar per Gedung
Mojokerto, Moralita.com – Di tengah masifnya pembangunan 84 gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) di Mojokerto, nilai anggaran yang turun Rp 1,658 miliar per gedung kini berada dalam sorotan masyarakat.
Ketua DPD FKI-1 Mojokerto, Wiwit Hariyono, mengumumkan langkah pengawasan ketat terhadap seluruh proyek tersebut untuk memastikan setiap rupiah program prioritas Presiden Prabowo Subianto terserap tanpa potongan, tanpa permainan, dan tanpa penyimpangan.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membeberkan rincian biaya pembangunan satu unit gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025).
Menurut Joao, biaya pembangunan satu gedung Kopdes dipatok sebesar Rp 1,658 miliar, atau setara Rp 2,938 juta per meter persegi, menggunakan desain baku yang akan digunakan secara nasional.
“Satu gedung KDKMP ini kita menganggarkan Rp 1,658 miliar atau sekitar Rp 2,938 juta per meter persegi untuk seluruh Indonesia,” ujar Joao dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (21/11/2025).
Biaya tersebut digunakan untuk membangun gedung berukuran 20 x 30 meter atau sekitar 600 meter persegi dengan pembagian ruang sebagai berikut:
- Gerai + klinik desa: 6 x 17 meter
- Gudang pupuk: 4 x 6 meter
- Gudang bahan makanan pokok: ruang terpisah
- Gudang gas subsidi (LPG 3 kg): fasilitas khusus yang menjadikan Kopdes sebagai agen distribusi gas melon
Joao menegaskan bahwa desain tunggal ini dipilih demi percepatan pembangunan 80.000 unit Kopdes Merah Putih secara nasional.
Untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026, Agrinas menargetkan pembangunan 2.930 lokasi per hari. Namun realisasi saat ini baru mencapai sekitar 1.200 titik per hari, jauh dari kebutuhan.
DPD Ormas FKI-1 Mojokerto Menyorot Pastikan Tidak Ada Penyimpangan Dana Rp 1,658 Miliar per Kopdes
Ketua DPD FKI-1 Mojokerto, Wiwit Hariyono, menyoroti besarnya alokasi anggaran yang akan digelontorkan ke desa-desa, termasuk untuk 84 gedung Kopdes Merah Putih yang akan dibangun di Kabupaten Mojokerto.
Wiwit menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat sejak fase pembangunan awal untuk memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke lapangan.
“Kami akan memantau pembangunan 84 gedung Kopdes Merah Putih di seluruh desa Kabupaten Mojokerto. Anggaran Rp 1,658 miliar per gedung itu harus terserap maksimal tanpa potongan, tanpa penyimpangan,” tegas Wiwit kepada Moralita.com.
Ia menegaskan bahwa dana Kopdes merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang dirancang untuk mencukupi kebutuhan primer masyarakat dalam konteks memutus rantai mafia tengkulak dalam memainkan harga kebutuhan pokok, dan tujuan utama mensejahterakan masyarakat desa sehingga tidak boleh diselewengkan oleh pihak mana pun.
“Ini uang negara – uang rakyat yang turun kepada BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dan dibantu TNI. Jangan sampai program strategis Presiden Prabowo untuk penguatan ekonomi desa justru dirusak oknum yang bermain dalam konstruksi, markup, atau kongkalikong tender,” ujarnya.
FKI-1 Buka Posko Pengaduan: Ada Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Kopdes Merah Putih? Laporkan Langsung
Sebagai langkah transparansi dan partisipasi publik, DPD FKI-1 Mojokerto membuka Posko Pengaduan Masyarakat terkait pembangunan Kopdes Merah Putih.
Masyarakat yang mencurigai dan menemukan indikasi penyimpangan, seperti:
- kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi,
- potongan anggaran,
- material tidak standar,
- praktik monopoli vendor,
diharapkan melapor langsung melalui jalur aduan WhatsApp 0856-4838-1796.
“Kami membuka jalur posko pengaduan di WhatsApp. Masyarakat bisa mengirim foto, video, lokasi, atau laporan tertulis. Semua laporan akan kami tindaklanjuti,” kata Wiwit.
Pembangunan Kopdes Jadi Proyek Raksasa yang Akan Diawasi Masyarakat Langsung
Dengan nilai proyek yang besar, proses pembangunannya harus diawasi ketat, serta jumlah unit pembangunan yang masif di seluruh Indonesia, program Kopdes Merah Putih dipastikan menjadi salah satu proyek pemerintahan Prabowo yang paling disorot publik.
Keberadaan pengawasan organisasi masyarakat sipil seperti FKI-1 dinilai penting sebagai instrumen untuk mencegah penyimpangan dan memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
