Kemensos Siapkan 15.370 Laptop dan Seragam untuk Siswa Sekolah Rakyat: Antara Inovasi dan Kekhawatiran

Jakarta, Moralita.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan pemerintah akan mengalokasikan Rp140 miliar dari total Rp7 triliun anggaran operasional Sekolah Rakyat tahun ini untuk pengadaan lebih dari 15.000 unit laptop dan seragam bagi siswa. Keputusan ini muncul di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode sebelumnya.

Saifullah menyampaikan kepada BBC News Indonesia bahwa pengadaan laptop akan dilakukan secara terbuka dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum untuk mencegah korupsi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa laptop adalah kebutuhan esensial untuk sistem pembelajaran digital bagi generasi “digital native” yang harus dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045. Ia tegas menyatakan tidak akan mengintervensi proses pengadaan dan telah meminta pendampingan dari aparat hukum dan auditor.

Pengamat pendidikan Ubaid Matraji (JPPI) menilai pengadaan laptop dalam skala besar berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi. Menurutnya, ekosistem pendidikan yang lebih mendesak membutuhkan perhatian: pelatihan guru, pengembangan kurikulum, perbaikan infrastruktur, dan lingkungan belajar yang nyaman. Ia bahkan menyerukan penghentian sementara pengadaan dan realokasi anggaran ke sektor prioritas, mengutip data bahwa 60,3% ruang kelas SD dan 50% ruang kelas SMP berada dalam kondisi rusak pada tahun akademik 2024/2025.

Tri Yuli Setyoningrum, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Akhir 18 Blora, menyatakan bahwa pengadaan laptop sangat dinanti karena model pembelajaran mereka berbasis Learning Management System (LMS) dengan mekanisme multi-entry, multi-exit. Ia menyebutkan bahwa keberadaan laptop akan memudahkan monitoring capaian belajar siswa secara individual, meski sejauh ini belum dilibatkan dalam proses pengadaan.

Siti Musyarofah, wali murid, mendukung rencana ini: “Daripada uang disalahgunakan, saya lebih memilih fasilitas yang memberikan masa depan lebih baik untuk anak saya,” ujarnya.

Ubaid Matraji menyoroti bahwa pengadaan perangkat teknologi massal sering kali rawan manipulasi harga, spek tidak sesuai, hingga pemilihan vendor yang tidak transparan. Ia menilai: “Pengadaan laptop ini terlihat urgent hanya bagi mereka yang ingin mengambil proyek besar, bukan untuk kepentingan anak-anak.”

Riset ICW dan Kopel Indonesia memperkuat kekhawatiran tersebut. Mereka mencatat 69 kasus korupsi infrastruktur dan 9 kasus korupsi DAK di sektor pendidikan antara 2009–2015. Untuk merespons, pemerintah sudah mengalokasikan Rp17,15 triliun untuk renovasi lebih dari 10.400 sekolah di tahun 2025.

Saifullah Yusuf memastikan pengadaan akan diselenggarakan melalui lelang terbuka, dengan pendampingan aparat hukum dan auditor. Ia pun mengatakan akan melaporkan penyimpangan jika ditemukan.

Sedangkan rencana pendidikan lebih luas seperti perbaikan infrastruktur, penguatan kapasitas guru, dan pengembangan kurikulum, menurut Saifullah, sedang berjalan di bawah koordinasi Presiden dan KemenPUPR sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terpadu melalui Sekolah Rakyat.

Pengadaan laptop dan seragam untuk Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya inklusif untuk menjangkau anak-anak tidak mampu. Namun, tantangan prioritas dalam pengelolaan anggaran serta potensi risiko korupsi perlu diantisipasi lewat keterbukaan, pengawasan, dan fokus penguatan fondasi pendidikan nasional di luar aspek teknologi semata.