Presiden Prabowo Soroti Penyimpangan Sistem Ekonomi, Tegaskan Kembali Relevansi Pasal 33 UUD 1945
Oleh Redaksi — Jumat, 15 Agustus 2025 13:06 WIB
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Jakarta, Moralita.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti adanya penyimpangan dalam penerapan sistem perekonomian nasional. Menurutnya, sebagian pihak menganggap pasal-pasal terkait perekonomian dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, tidak lagi relevan di era modern. Padahal, pasal-pasal tersebut merupakan pilar utama sekaligus benteng yang dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomi bangsa.
“Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan UUD 1945, terutama Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat tersebut tidak relevan dalam kehidupan modern kita,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Presiden menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menekankan asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi. “Asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi,” tegasnya yang langsung disambut tepuk tangan anggota MPR.
Prabowo menjelaskan, Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus berada di bawah kendali negara. Ia menilai, praktik ekonomi belakangan ini menunjukkan adanya dominasi serta manipulasi oleh segelintir pengusaha terhadap kehidupan masyarakat, yang menurutnya tidak dapat diterima.
Lebih lanjut, Prabowo mengutip ayat 3 dan ayat 4 Pasal 33 yang mengatur prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan. Ia menilai, ketidakpatuhan terhadap amanat UUD 1945 telah menimbulkan distorsi ekonomi, memperlambat pemerataan, dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan.
“Ketika kita tidak konsisten menjalankan UUD 1945, terjadilah distorsi ekonomi. Pemerataan ekonomi berjalan lambat, dan pertumbuhan yang rata-rata 5% selama tujuh tahun terakhir hanya dinikmati segelintir orang. Kondisi ini tidak mencerminkan realitas kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” ujarnya.
Pidato ini menegaskan komitmen Presiden untuk mengembalikan sistem perekonomian Indonesia pada prinsip-prinsip konstitusi, guna memastikan pertumbuhan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artikel terkait:
- Presiden Prabowo Respons Isu Pengelolaan Data Pribadi oleh AS: Negosiasi Masih Berlangsung
- Presiden Prabowo Usulkan Pembangunan Kampung Haji Permanen untuk Jemaah Indonesia di Arab Saudi
- Menkomdigi: Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan dalam 2 bulan Regulasi Batasan Medos bagi Anak
- KPK Hormati Kewenangan Presiden Prabowo Beri Amnesti kepada Hasto Kristiyanto
- Author: Redaksi
At the moment there is no comment