Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Menteri Perumahan Serahkan Rumah Subsidi untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan

Menteri Perumahan Serahkan Rumah Subsidi untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan

Oleh Redaksi — Selasa, 2 September 2025 10:29 WIB

Bogor, Moralita.com – Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, menyerahkan secara resmi satu unit rumah subsidi kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan di kawasan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/9) sore.

Hunian tersebut memiliki luas tanah 60 meter persegi dengan bangunan 30 meter persegi, dilengkapi dua kamar tidur, ruang keluarga, serta dapur.

Maruarar menjelaskan, pemerintah sebelumnya menyiapkan sejumlah alternatif lokasi di Tangerang dan Serang. Namun, pihak keluarga Affan langsung merasa cocok dengan rumah yang ditawarkan di Cileungsi.

Baca Juga :  Kemendagri Lakukan Efisiensi Anggaran Hingga 57 persen, DPR RI Prihatin atas Kondisi Ekonomi Bangsa

“Saya sudah menyiapkan beberapa opsi, tetapi orang tua dan keluarga merasa paling sesuai dengan hunian di sini. Karena itu, langsung kita serahkan,” ujar Maruarar, dikutip dari Antara.

Ia menegaskan bahwa bantuan ini diberikan secara resmi melalui skema rumah subsidi pemerintah, dengan dukungan dari bank penyalur, notaris, dan pengembang perumahan. Seluruh proses administrasi telah rampung sehingga rumah dapat segera ditempati keluarga penerima.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Sambangi Kediaman Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas dalam Insiden Rantis Brimob

Selain menyerahkan rumah, Maruarar juga menyampaikan pesan penting terkait penegakan hukum atas kasus yang menimpa almarhum.

“Negara ini adalah negara hukum. Proses penyelesaian kasus harus transparan, adil, dan cepat, sesuai arahan Presiden. Hal itu juga yang saya sampaikan kepada ibu almarhum,” tegasnya.

Acara penyerahan rumah turut disaksikan oleh Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan; Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri; perwakilan Bank BTN; notaris; serta Angga, selaku pengembang perumahan.

  • Penulis: Redaksi

Tulis Komentar Anda (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Potensi Jebakan Batman TAPD untuk Gus Bupati Mojokerto dalam 360 Kegiatan Narsum Wasbang DPRD Berbayar Telan Rp5,4 M

    Potensi Jebakan Batman TAPD untuk Gus Bupati Mojokerto dalam 360 Kegiatan Narsum Wasbang DPRD Berbayar Telan Rp5,4 M

    • calendar_month Ming, 19 Okt 2025
    • 0Komentar

    Mojokerto, Moralita.com – Fenomena masifnya pelaksanaan kegiatan narasumber Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang diselenggarakan oleh tiap Kecamatan dengan menghadirkan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto sebagai pemateri berbayar hingga jutaan rupiah per jam, terus menuai tekanan kritik. Kegiatan yang secara administratif tampak sah ini ternyata menyimpan anomali serius dalam penataan kewenangan dan etika pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data […]

  • Foto gedung BPJS Ketenagakerjaan.

    BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Digital, Ini Panduan Lengkap Penggunaan Aplikasi SIPP bagi Perusahaan

    • calendar_month Jum, 13 Jun 2025
    • 0Komentar

    Jakarta, Moralita.com – Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi data kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan sistem layanan daring. Salah satu inovasi utama yang kini telah tersedia adalah Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) — sebuah platform digital yang diperuntukkan bagi perusahaan dalam mengelola data kepesertaan tenaga kerja secara efektif dan akurat. […]

  • Pemkab Jombang Efisiensi Rp 57 Miliar, Belanja Tidak Prioritas Dipangkas

    Pemkab Jombang Efisiensi Rp 57 Miliar, Belanja Tidak Prioritas Dipangkas

    • calendar_month Ming, 16 Mar 2025
    • 0Komentar

    Jombang, Moralita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berhasil melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Tak tanggung-tanggung, Pemkab Jombang mampu menghemat anggaran hingga Rp 57 miliar dengan […]

  • Stafsus Kemendes, Gus Afif bersama para Direktur Bumdesma Kabupaten Mojokerto.

    Audiensi Stafsus Kemendes Bersama Bumdesma Kabupaten Mojokerto, Dorong Sinergi dan Penguatan Ekonomi Desa

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • 4Komentar

    Mojokerto, Moralita.com – Memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) di Kabupaten Mojokerto, Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., MEI, melakukan audiensi dan komunikasi strategis dengan Direktur Bumdesma. Gus Afif menekankan bahwa Bumdesma harus mampu berkembang secara progresif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan desa. […]

  • Konferensi pers kasus pengoplosan LPG di Dusun Cangkring, Sidoarjo, Jawa Timur.

     Bareskrim Polri Bongkar Praktik Ilegal Alih LPG Subsidi di Sidoarjo, Delapan Tersangka Diamankan

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • 0Komentar

    Jakarta, Moralita.com – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak delapan orang tersangka telah ditangkap dalam kasus ini, masing-masing berinisial RBP, AS, MN, E, MW, ME, R, dan BT. Direktur Tipidter Bareskrim Polri, […]

  • Mendagri Tegaskan Pengurangan TKD 2026 Bukan Pemangkasan, Tapi Dorongan Menuju Kemandirian Fiskal Daerah

    Mendagri Tegaskan Pengurangan TKD 2026 Bukan Pemangkasan, Tapi Dorongan Menuju Kemandirian Fiskal Daerah

    • calendar_month Ming, 12 Okt 2025
    • 0Komentar

    Jakarta, Moralita.com – Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan pengalihan atau penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) 2026 bukanlah bentuk pemangkasan anggaran yang membebani pemerintah daerah (Pemda), melainkan langkah strategis untuk memperkuat disiplin fiskal dan kemandirian keuangan di tingkat lokal. Dalam pernyataannya Tito menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut harus dipahami […]

expand_less