Satgas Kopdes Merah Putih Nasional Sambangi Mojokerto, Turun Langsung Godok Strategi Branding KDMP
Mojokerto, Moralita.com – Giliran kunjungan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nasional (KDMP) ke Mojokerto. Setelah diterima secara resmi oleh Forkopimda Kabupaten dan Kota Mojokerto di Ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto.
Selanjutnya rombongan langsung bergegas bergerak langsung ke lapangan. Dua desa di Kabupaten Mojokerto menjadi titik kunjungannya. KDMP Kembangbelor, Kecamatan Pacet, dan Ketapanrame, Kecamatan Trawas yang masing-masing punya potensi kearifan lokal.
Kepala Desa Kembangbelor, Mukhtar Efendi, membuka cerita tentang geliat ekonomi warganya. Dengan jumlah anggota KDMP terkini mencapai 1.283 orang, KDMP Kembangbelor tidak bisa dianggap remeh.
Desa ini juga secara geografis memiliki kedekatan dengan lembaga pendidikan Ponpes Amanatul Ummah dengan 11 ribu santri. Wisata desanya juga punya 45 ribu pengunjung setiap bulannya.
“Harapannya, koperasi ini jika berjalan optimal bisa menghubungkan kebutuhan pokok masyarakat dengan sektor migas, Bulog, dan pertanian,” ungkap Muhtar, Senin (29/9).
Kembangbelor bukan hanya soal koperasi, tapi juga punya dua destinasi wisata swadaya masyarakat Bernah de Vallei dan Kedung Klurak. Masing-masing lahir dari kontribusi warga yang menyetor modal awal sebesar Rp1 juta.
Hasilnya? Mereka rutin menerima profit per enam bulanan sebesar Rp900an ribu. Formula sederhana ini menunjukkan bagaimana modal sosial masyarakat bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi nyata.
Berbeda dengan Kembangbelor, Desa Ketapanrame yang dipimpin Kadesnya, Zainul Arifin menitikberatkan pada pengolahan sumber daya alam. Pengelolaan sampah, ladang ternak, kios desa, wisata alam, hingga unit simpan pinjam masuk dalam jejaring usaha KDMP.
Namun, sektor kopi menjadi magnet utama. Dari total 104 hektare lahan produktif, sekitar 90 hektare ditanami kopi. Potensi panen bisa mencapai 70 ton per tahun, tetapi keterbatasan modal membuat Bumdes baru mampu membeli dari petani sekitar Rp100 juta per tahun.
Padahal, jika KDMP bisa membeli minimal 50 ton kopi langsung dari petani, proyeksi keuntungan bisa menyentuh angka Rp200 juta.
“Saat ini anggota Kopdes disini baru 259 orang. Masih ada sekitar 400 warga khususnya pelaku wisata dan petani kopi yang belum bergabung. Harapannya, KDMP bisa menjalin kerjasama dengan Perhutani untuk pengembangan wana wisata,” kata Zainul.
Hadir pula Dr. M. Afif Zamroni, Stafsus Kemendes, yang menekankan pentingnya kesinambungan program. Kehadiran Satgas KDMP di Mojokerto disebutnya sebagai tindak lanjut kunjungan Menko Pangan pekan lalu. Ia menjelaskan potensi besar Ponpes Amanatul Ummah dengan 11 ribu santri yang dapat dimanfaatkan sebagai pasar internal KDMP Kembangbelor.
Disisi lain Abdullah Muhtar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto, menjelaskan per 12 Juni 2025 lalu sebanyak 299 desa dan 5 kelurahan sudah resmi membentuk KDMP di Kabupaten Mojokerto.
“Artinya secara legalitas Pemkab Mojokerto sudah memfasilitasi seluruh KDMP,” jelasnya.
Ia menyebut seluruhnya tuntas dengan akta badan hukum notaris, pengesahan Kemenkumham, Nomor Induk Koperasi (NIK), NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pembukaan rekening atas nama badan hukum koperasi 95% di antaranya di Bank BRI.
“Pembiayaan bersumber dari APBD sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada KDMP,” ujar Abdullah Muhtar.
Agenda pekan depan termasuk konsolidasi, pembekalan pengurus sesuai SKKNI, hingga pendampingan di 50 titik pertemuan. Materi yang diberikan meliputi tata kelola, pengawasan, kebijakan Pemkab, hingga penyusunan laporan keuangan.
Semua mengacu pada Perbup Mojokerto Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan KDMP serta Keputusan Bupati Nomor 188.45/243/HK/416-012/2025 tentang pembentukan Satgas KDMP.
Targetnya, 30–40 KDMP sudah operasional pada Oktober 2025. Meski begitu, kendala klasik permodalan masih menghantui.
Menurut Muhtar, untuk mengatasi masalah permodalan, Satgas dan Pemkab sudah melakukan beberapa langkah dalam 2 pekan kedepan:
1. Pendampingan lapangan dengan mempertemukan pengurus, pengawas, dan pemerintah desa.
2. Mapping aset desa yang bisa dijadikan lokasi usaha.
3. Koordinasi dengan lembaga keuangan, mulai dari Bank Majatama (BUMD), bank-bank Himbara, hingga kerjasama dengan BUMDes.
Namun, di luar 30–40 KDMP yang diproyeksikan beroperasi Oktober, masih banyak desa lain yang menunggu giliran pendampingan.
Sementara itu, Dr. Ir. Sugeng Santoso, Staf Ahli Menko Pangan yang datang kali ini mewakili Satgas Nasional KDMP, melihat peluang bisnis koperasi desa Kembangbelor ini terkait pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan sistem pendidikan yang di representasikan dalam ponpes dan Universitas KH. Abdul Chalim di Kabupaten Mojokerto.
Potensi ini dapat dimanfaatkan KDMP Desa Kembangbelor menjadi suatu keunggulan yang diantaranya dikemas menjadi produk ekonomi kreatif berupa merchandise dengan market utama santri dan keluarganya, dan hal ini diharapkan bisa menjadi icon khas KDMP Kembangbelor.
“KDMP tidak harus fokus di produk kuliner saja. Bisa juga masuk ke merchandise khas pesantren. Potensi kopi Desa Ketapanrame juga menarik, terutama jika digarap serius mulai dari packaging hingga desain komunikasi visual,” jelasnya.
Potensi kolaborasi wisata dan pertanian di desa Kembangbelor bisa berupa agrowisata seperti yang ada pada Wisata Bernah de Vallei, hal ini juga dapat dikembangkan pola pengadopsiannya di KDMP lain yang punya potensi sejenis.
“Dari hal tersebut diatas sebagai potensi desa dan kearifan lokal desa untuk melengkapi gerai KDMP yang tercantum pada Inpres 9/2025,” tandasnya.
Juga hadir dalam agenda ini dari pihak Asdep Stabilisasi Harga Pangan, M. Siraj Parwito dan Asdep Sarana Prasarana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Amalyos Chan, Perum BULOG, ID Food, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Pos Indonesia, Perwakilan Himbara (BRI dan Mandiri) dan LPDB Jatim.
