MBG Dipangkas Jadi 5 Hari: Negara Sedang Diet Anggaran, Anak Sekolah Ikut Menyesuaikan

Jakarta, Moralita.com – Di tengah suhu geopolitik dunia yang memanas akibat konflik di Timur Tengah perang Amerika-Israel dengan Iran, pemerintah Indonesia mulai merapikan ulang cara belanja negara. Salah satu program yang ikut terdampak adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) program yang semula digadang-gadang sebagai intervensi gizi massal pelajar, kini disesuaikan menjadi lima hari dalam sepekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus optimalisasi program. Dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026), ia menegaskan bahwa MBG tetap berjalan, hanya ritmenya yang disesuaikan.

“Program MBG diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu,” kata Airlangga.

Kalimat ‘diarahkan’ di sini penting. Dalam bahasa kebijakan publik, itu berarti program tidak dihentikan, tapi disetel ulang seperti mesin yang diperlambat agar bahan bakarnya lebih hemat.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi publik, kebijakan ini mencerminkan pendekatan fiscal consolidation, yakni upaya pemerintah menekan pengeluaran tanpa sepenuhnya menghentikan program strategis. Hasilnya tidak kecil: potensi penghematan disebut mencapai Rp 20 triliun.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” ujar Airlangga.

Angka ini bukan sekadar nominal besar, tetapi menunjukkan adanya reposisi prioritas anggaran. Dalam kondisi global yang tidak pasti harga energi naik, rantai pasok terganggu negara cenderung mengencangkan ikat pinggang. Dan seperti biasa, yang ikut menyesuaikan adalah program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Namun, pemerintah mencoba tetap menjaga dimensi keadilan sosial. Airlangga menegaskan adanya pengecualian untuk kelompok tertentu.

“Pengecualian tetap berlaku, seperti untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi,” jelasnya.

Secara ilmiah, ini berkaitan dengan konsep targeted intervention, yakni kebijakan yang tetap memprioritaskan kelompok paling rentan agar dampak sosial dari penghematan tidak terlalu dalam.

Dalam ilmu gizi, frekuensi pemberian makanan memang berpengaruh terhadap status nutrisi, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Yang lebih penting adalah kualitas asupan, keseimbangan nutrisi, dan kontinuitas konsumsi.

Program MBG pada dasarnya dirancang sebagai intervensi untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memperbaiki status gizi anak usia sekolah.

Dengan pengurangan frekuensi dari enam menjadi lima hari, dampaknya secara teoritis tidak langsung signifikan selama kualitas makanan tetap terjaga dan anak tetap mendapatkan asupan nutrisi dari sumber lain.

Namun dalam praktiknya, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pangan, satu hari tanpa intervensi bisa berarti cukup banyak. Di sinilah kebijakan pengecualian menjadi krusial.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya sudah memberi sinyal bahwa penyesuaian MBG akan mengikuti pola kehadiran siswa di sekolah.

“Jika sekolah lima hari, maka MBG diberikan lima hari. Jika enam hari, maka enam hari,” jelas Dadan.

Pendekatan ini menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan gizi dan sistem pendidikan. Dalam teori kebijakan publik, ini disebut policy alignment, yaitu penyelarasan antar sektor agar implementasi lebih efisien dan realistis.

Data yang dimiliki pemerintah juga menunjukkan bahwa mayoritas sekolah di Indonesia menerapkan sistem lima hari belajar. Artinya, perubahan ini secara administratif memang lebih ‘nyambung’ dengan realitas di lapangan.

Airlangga juga menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien.

“Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta mendukung budaya efisiensi ini,” ujarnya.

Kalimat ini terdengar normatif, tetapi dalam konteks ekonomi makro, efisiensi memang sering dijadikan strategi bertahan saat tekanan global meningkat. Problemnya, efisiensi selalu punya dua sisi: ia menyelamatkan anggaran, tapi juga menguji daya tahan sosial.