light_mode
expand_less

Rocky Gerung Sebut Jokowi Tetap Akan Dihukum Secara Moral Meski Menang Gugatan Ijazah

  • account_circle Redaksi Moralita
  • calendar_month 5 Mei 2025 pukul 16:10
Pengamat Politik, Rocky Gerung.

Jakarta, Moralita.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi dinilai tetap akan menghadapi sanksi moral dari masyarakat meskipun berhasil memenangkan gugatan terhadap sejumlah pihak yang meragukan keabsahan ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penilaian tersebut disampaikan oleh pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung, yang menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya berkutat pada ranah hukum, tetapi menyentuh aspek yang lebih mendasar: etika dalam kepemimpinan.

“Masalah ini bukan sekadar soal legalitas, melainkan menyangkut kredibilitas moral seorang pemimpin. Ada persepsi bahwa Presiden Jokowi menyimpan informasi mengenai keaslian ijazahnya terlalu lama, dan itu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Rocky Gerung, Senin (5/5).

Baca Juga :  Siapa OCCRP yang Berani Sebut Jokowi Salah Satu Pemimpin Terkorup 2024

Rocky juga menyayangkan sikap Jokowi yang dianggap tidak proaktif dalam mengklarifikasi isu ijazah sejak awal mencuat ke publik. Menurutnya, jika klarifikasi dilakukan secara terbuka pada saat pertama kali isu tersebut bergulir, polemik yang berlarut-larut ini bisa dihindari.

“Seharusnya, klarifikasi langsung diberikan ketika publik mulai mempertanyakan. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan integritas kepemimpinan,” tambahnya.

Baca Juga :  Penemuan Kantong Plastik Berisi Darah di Mojokerto Gegerkan Warga

Selain itu, Rocky turut mengkritisi langkah hukum Jokowi yang melayangkan gugatan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan ketidaktegasan dalam menghadapi pertanyaan publik semasa masih berkuasa.

“Jokowi sekarang beralasan bahwa karena dirinya sudah menjadi warga negara biasa, maka berhak menuntut mereka yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Namun semestinya, pertanyaan publik itu dijawab saat masih menjabat sebagai pemimpin negara,” papar Rocky.

Baca Juga :  Kecelakaan Bus Pariwisata di Batu, Dirlantas Polda Jatim: Tujuh Titik Tabrakan Akibat Rem Blong

Dalam pandangannya, dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak konstitusional untuk mempertanyakan integritas dan latar belakang pemimpinnya. Menanggapi keraguan publik dengan keterbukaan merupakan wujud penghormatan terhadap prinsip demokrasi.

“Kurangnya pemahaman terhadap etika demokrasi dan tanggung jawab moral itulah yang membuat isu ini terus bergulir. Kemenangan hukum tidak serta-merta menghapus keraguan moral masyarakat,” tandas Rocky.

  • Penulis: Redaksi Moralita

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan

    Pemerintah Siapkan Dana Rp550 Triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Jakarta, Moralita.com — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan bahwa dana senilai Rp550 triliun akan disalurkan secara langsung ke masyarakat melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Skema ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa, memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus […]

  • Bupati Mojokerto Audiensi bersama DPC SPSI, Bahas Penguatan Hubungan Industrial, Godok Aturan Perusahaan Wajib Pekerjakan 70 persen Masyarakat Daerah

    Bupati Mojokerto Audiensi bersama DPC SPSI, Bahas Penguatan Hubungan Industrial, Godok Aturan Perusahaan Wajib Pekerjakan 70 persen Masyarakat Daerah

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Mojokerto, Moralita.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga iklim hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Hal ini tercermin dari audiensi yang digelar antara Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mojokerto pada Senin (19/5). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati tersebut, sejumlah […]

  • Dua Siswa SMPN 7 Mojokerto Korban Terseret Ombak yang Dirawat RS, Satu Dipulangkan

    Dua Siswa SMPN 7 Mojokerto Korban Terseret Ombak yang Dirawat RS, Satu Dipulangkan

    • calendar_month Kam, 30 Jan 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Mojokerto, Moralita.com – Dua siswa SMPN 7 Kota Mojokerto yang menjadi korban insiden terseret ombak di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, masih menjalani perawatan di RSUP Dr. Sardjito, Satu dari mereka, Ariona Reza, telah dinyatakan memenuhi syarat medis untuk dipulangkan. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, dalam konferensi pers […]

  • Staf Khusus Mendes PDT Gus Afif : PKD Kabupaten Mojokerto Jadi Garda Depan Kawal Program Desa

    Staf Khusus Mendes PDT Gus Afif : PKD Kabupaten Mojokerto Jadi Garda Depan Kawal Program Desa

    • calendar_month Sen, 10 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Mojokerto, Moralita.com – Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I., memberikan apresiasi atas terbentuknya Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto. Kehadiran Gus Afif dalam agenda pelantikan pengurus PKD di Pendopo Graha Majatama, Rabu (10/3), menjadi simbol dukungan pemerintah pusat terhadap sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah […]

  • Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Akan Agendakan Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih dalam Retret Nasional

    • calendar_month Jum, 10 Jan 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Jakarta, Moralita.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merencanakan retret nasional yang akan dihadiri oleh kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Inisiatif tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan keselarasan program kerja nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan hal […]

  • Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim

    Nasdem Kritik Penghapusan Presidential Threshold oleh MK

    • calendar_month Kam, 2 Jan 2025
    • account_circle Redaksi Moralita
    • 0Komentar

    Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim.

expand_less