Trump Ancam Kanada dengan Tarif Impor 35 Persen Usai Dukungan terhadap Kenegaraan Palestina

Washington, Moralita.com – Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, mengeluarkan ancaman serius kepada Kanada berupa pengenaan tarif impor sebesar 35 persen, menyusul pernyataan resmi pemerintah Kanada yang menyatakan dukungan terhadap pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dalam forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, melalui keterangan tertulis pada Rabu (30/7). Dalam pernyataan tersebut, Carney menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Kanada didasarkan pada prinsip solusi dua negara yang menjamin perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

“Kanada telah lama berkomitmen pada solusi dua negara—yakni berdirinya negara Palestina yang merdeka, layak, dan berdaulat, yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel,” tulis Carney.

Pemerintah Kanada juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza akibat eskalasi konflik berkepanjangan dan kebijakan militer Israel.

“Kami mengutuk fakta bahwa pemerintah Israel telah membiarkan bencana kemanusiaan berkembang di Gaza, termasuk kelaparan dan penderitaan warga sipil,” lanjut Carney.

Langkah diplomatik Kanada ini langsung menuai reaksi keras dari Washington. Presiden Trump, yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel, menilai keputusan Ottawa sebagai tindakan yang merugikan hubungan bilateral dan menghambat upaya negosiasi perjanjian dagang antara kedua negara.

Melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump menyatakan:

“Wow! Kanada baru saja menyatakan dukungannya terhadap kenegaraan Palestina. Ini akan sangat menyulitkan tercapainya kesepakatan dagang antara kami. Oh, Kanada!!!”

Trump sebelumnya telah menjatuhkan kebijakan tarif impor sebesar 35 persen terhadap produk Kanada, yang dijadwalkan mulai berlaku 1 Agustus 2025. Meskipun pada awalnya Washington membuka ruang negosiasi ulang terkait tarif tersebut, pernyataan terbaru Trump mengindikasikan bahwa kemungkinan relaksasi tarif hampir tertutup.

Sumber internal Gedung Putih mengungkapkan bahwa kebijakan tarif itu kini diarahkan tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang mengambil posisi berseberangan dengan kebijakan luar negeri AS.

Sebelum pernyataan Trump, Perdana Menteri Carney telah mengakui bahwa negosiasi perdagangan antara Kanada dan AS kemungkinan besar tidak akan rampung sebelum kebijakan tarif diberlakukan.

“Ada kemungkinan besar bahwa kesepakatan tarif impor dengan AS tidak akan tercapai sebelum 1 Agustus,” kata Carney dalam wawancara dengan jaringan penyiaran publik Kanada, CBC.

Situasi ini dipandang sebagai kemunduran dalam hubungan dagang kedua negara yang selama ini merupakan mitra strategis dalam kawasan Amerika Utara, terutama di bawah kerangka kerja USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement).

Langkah Kanada dalam mendukung kenegaraan Palestina turut memancing reaksi negatif dari pemerintah Israel. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan PM Carney sebagai:

“Hadiah bagi Hamas yang dapat mengganggu proses gencatan senjata dan menghambat upaya pembebasan sandera di Gaza.”

Di dalam negeri Kanada sendiri, keputusan ini menimbulkan perdebatan politik yang tajam. Partai Konservatif Kanada mengecam langkah pemerintah dan menilai pengakuan terhadap Palestina sebagai tindakan gegabah yang merusak hubungan internasional dan menempatkan posisi Kanada dalam pusaran konflik global.

Sebaliknya, partai-partai progresif seperti Partai Liberal, New Democratic Party (NDP), dan beberapa organisasi masyarakat sipil justru menyambut baik langkah tersebut sebagai komitmen terhadap hak asasi manusia dan keadilan global.

Ketegangan diplomatik antara Kanada dan Amerika Serikat ini mencerminkan bagaimana isu Palestina—yang selama ini menjadi titik konflik geopolitik dunia—kembali menjadi faktor utama yang memengaruhi relasi ekonomi dan politik internasional. Sikap tegas Kanada menandai pergeseran pendekatan diplomatik yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga normatif dalam memperjuangkan keadilan global. Namun, langkah ini juga memperlihatkan risiko yang dihadapi negara-negara menengah ketika kebijakan luar negeri mereka bertentangan dengan kepentingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat.