BGN Tegaskan Anggaran Rp10.000 per Porsi Cukup untuk Menu Ayam dan Telur, Nanik: Dapur MBG Jangan Ambil Untung Berlebih

Jakarta, Moralita.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi dinilai cukup untuk memasukkan menu bergizi berbasis protein hewani, seperti ayam dan telur, dalam setiap sajian.

Pernyataan ini disampaikan Nanik dalam Rapat Koordinasi Kejadian Menonjol terkait Konsumsi MBG, yang digelar pada Selasa (14/10) di Jakarta, menyusul munculnya berbagai sorotan publik atas kualitas dan standar penyajian program tersebut di sejumlah daerah.

“Pak Prabowo sampai menghitung sendiri menu itu, dan beliau berkesimpulan dengan Rp10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur,” tegas Nanik.

Menurut Nanik, perhitungan anggaran menu MBG telah melalui simulasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memastikan bahwa setiap anak penerima manfaat tetap memperoleh asupan gizi seimbang dengan komposisi yang layak.

Anggaran Rp10.000 per porsi, kata Nanik, tidak hanya realistis secara fiskal, tetapi juga cukup untuk menjamin pemenuhan standar minimal protein hewani bagi anak sekolah.

Larangan “Mark Up” dan Peringatan Keras untuk Dapur MBG

Dalam kesempatan yang sama, Nanik mengingatkan seluruh penyelenggara dapur MBG agar tidak mencari keuntungan berlebih (mark up) dari bahan baku makanan. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran bahan baku harus digunakan secara penuh untuk memastikan mutu gizi yang sesuai dengan standar nasional.

“Jadi jangan di-mark up. Anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” ujar Nanik.

Nanik menyebut, setiap porsi makanan bergizi tidak boleh dikompromikan hanya karena kepentingan efisiensi semu atau praktik ekonomi transaksional di lapangan.

Ia menilai, penyediaan menu yang tidak sesuai dengan ketentuan gizi adalah bentuk pengabaian tanggung jawab publik dan penyimpangan dari mandat program nasional.

Dalam evaluasinya, Nanik mengakui masih banyak permasalahan teknis dan kelemahan operasional di lapangan yang tidak seharusnya terjadi dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyoroti sejumlah dapur mitra yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi infrastruktur maupun higienitas.

“Dari Kuningan sampai NTB, saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak,” ungkapnya.

“Saat awal launching, dapur yang belum diepoksi tidak boleh jalan. Tapi sekarang, banyak dapur yang belum diepoksi tapi sudah beroperasi,” lanjutnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan mutu pelaksanaan MBG di lapangan masih menghadapi persoalan serius.

Epoksi atau pelapisan higienis lantai dapur merupakan salah satu standar kebersihan wajib agar pengolahan bahan makanan tidak terkontaminasi dan aman untuk konsumsi massal.

Lebih lanjut, Nanik menekankan bahwa perbaikan mutu pelaksanaan MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Ia menilai, tanggung jawab penuh berada pada tiga elemen utama, yaitu BGN, mitra dapur pelaksana, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Nanik.

Ia menegaskan, program MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek teknis penyediaan makanan, melainkan bagian dari kebijakan intervensi gizi nasional yang bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia sekolah. Karena itu, integritas dan profesionalitas penyelenggara di semua level menjadi faktor kunci keberhasilan.

Sebagai penutup, Nanik berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat mekanisme pengawasan internal di setiap dapur pelaksana MBG. Ia meminta para ahli gizi dan akuntan pendamping untuk aktif mengawal implementasi menu dan pengelolaan keuangan program.

“Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini,” imbaunya.

Hal ini menjadi dorongan kuat dari BGN agar seluruh pihak yang terlibat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas moral dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis  sebuah program strategis nasional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek konsumsi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan gizi dan keadilan sosial di sektor pendidikan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan status gizi anak sekolah dan mengurangi disparitas pangan antarwilayah.

Dengan skema pendanaan langsung berbasis per porsi, pemerintah berharap tercipta sistem subsidi gizi yang transparan dan efisien, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui kemitraan dengan dapur komunitas.

Namun, temuan lapangan seperti yang disampaikan oleh Nanik S. Deyang menunjukkan bahwa implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan sistemik berupa lemahnya pengawasan, ketimpangan kapasitas teknis, dan potensi moral hazard dalam pengelolaan anggaran publik.

Secara normatif, kelemahan seperti ini harus segera ditangani agar tidak mencederai asas keadilan sosial dan hak anak atas gizi yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Pernyataan Nanik S. Deyang menegaskan bahwa anggaran MBG Rp10.000 per porsi bukan masalah nominal, melainkan masalah integritas dan efisiensi pelaksanaan. Program ini hanya akan berhasil jika semua unsur pemerintah, mitra dapur, dan tenaga gizi bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

Program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar menyediakan makanan, tetapi juga merupakan ujian komitmen moral dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak gizi yang layak dan bermartabat.