Bupati Bojonegoro Ungkap Kegagalan Rekrut Dokter Spesialis di Hadapan Menko PMK dan Dirjen Kemenkes

Bojonegoro, Moralita.com – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, secara terbuka menyampaikan tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kesehatan, khususnya terkait kegagalan merekrut dokter spesialis. Hal itu diungkapkan saat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, dalam peresmian Katarak Center di RSUD Padangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Setyo Wahono memanfaatkan momen kehadiran kedua pejabat tinggi negara itu untuk menyampaikan aspirasi sekaligus “curhat” terkait kendala besar yang tengah dihadapi Pemkab Bojonegoro. Menurutnya, salah satu misi utama dalam masa kepemimpinannya adalah menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

“Kami merasa terhormat bisa menyampaikan langsung permasalahan yang kami hadapi. Bagi kami, ini adalah momen yang sangat berharga,” ungkap Setyo Wahono di hadapan Menko PMK dan Dirjen Kemenkes.

Salah satu fokus pengembangan sektor kesehatan di Bojonegoro adalah transformasi RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dari rumah sakit tipe B menjadi tipe A. Namun, cita-cita ini dihadapkan pada kendala serius berupa keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga medis spesialis.

“Kami telah membuka rekrutmen melalui jalur CPNS dan PPPK untuk 10 formasi dokter spesialis. Namun, tidak satu pun pelamar yang mendaftar,” jelas Bupati.

Setyo menegaskan bahwa pembangunan layanan kesehatan tidak dapat bergantung semata pada infrastruktur fisik, melainkan harus disertai pengembangan ekosistem pendukung yang dapat membuat para dokter merasa nyaman dan termotivasi untuk menetap serta berkembang di daerah.

Ia menambahkan, pendekatan yang diterapkan Pemkab adalah konsep social entrepreneurship — menggabungkan misi sosial dengan keberlanjutan layanan melalui potensi ekonomi lokal.

“Rumah sakit harus terintegrasi dengan sektor pendidikan dan layanan publik lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah besar kami,” ujarnya.

RSUD Padangan dinilai memiliki potensi strategis karena melayani rujukan dari wilayah sekitar seperti Blora, Rembang, hingga Purwodadi. Bojonegoro pun memiliki ambisi besar untuk tumbuh sebagai pusat layanan kesehatan regional.

Dalam pertemuan itu, Bupati meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat dalam hal pemenuhan tenaga dokter spesialis. Ia menyatakan kesiapannya untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung, termasuk insentif dan sarana penunjang lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Pratikno mengapresiasi langkah-langkah progresif Pemkab Bojonegoro dalam pengembangan layanan kesehatan. Ia mengakui bahwa masalah distribusi dokter spesialis merupakan tantangan nasional yang juga dihadapi banyak daerah lain.

“Memang betul, saat ini kita menghadapi kesulitan dalam penyediaan dokter spesialis. Oleh karena itu, pemerintah sedang mengembangkan sistem pendidikan hospital-based agar lebih masif dan merata secara nasional,” ujar Pratikno.

Pratikno mengungkapkan bahwa rasio dokter spesialis di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 0,17 per 1.000 penduduk. Namun, ia mencatat bahwa RSUD Padangan sudah memiliki 15 jenis layanan spesialistik dengan 20 dokter spesialis, sebuah capaian yang relatif unggul dibanding kabupaten tetangga seperti Blora dan Rembang.

Ia juga menyarankan strategi jangka panjang, yakni dengan memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah yang berprestasi agar dapat menempuh pendidikan spesialis, dengan syarat kembali mengabdi di daerah asal setelah lulus.

“Tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem yang mendukung para dokter untuk betah tinggal di Bojonegoro. Integrasikan sektor kesehatan dengan pendidikan, pariwisata, dan infrastruktur yang mendukung gaya hidup berkualitas,” pungkasnya.