DPD Golkar Sidoarjo Serukan Stabilitas di Tengah Isu Ketidakharmonisan Bupati-Wabup
Oleh Tim Redaksi Moralita — Senin, 23 Juni 2025 15:50 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi bersama Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana.
Sidoarjo, Moralita.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo akhirnya angkat suara terkait mencuatnya isu ketidakharmonisan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Melalui pernyataan sikap politik resminya, Partai Golkar menegaskan posisinya sebagai penyeimbang dan menyerukan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan demi kepentingan masyarakat luas.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menegaskan bahwa partainya tidak ingin terlibat dalam dinamika internal hubungan antara kepala daerah dan wakilnya. Namun demikian, Golkar mendorong agar seluruh pemangku kepentingan bersikap arif dan mengutamakan komunikasi terbuka guna mencegah polarisasi yang merugikan pelayanan publik.
“Kepemimpinan yang solid dan harmonis merupakan fondasi utama bagi kelancaran roda pemerintahan serta keberhasilan pembangunan daerah. Perbedaan pandangan dalam eksekutif adalah hal wajar, sepanjang diselesaikan secara bijak dan proporsional,” ujar Adam saat menyampaikan pernyataan resmi, Senin (23/6).
Dalam kesempatan itu, Adam menegaskan bahwa Partai Golkar menjunjung tinggi prinsip etika politik dan nilai-nilai stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menegaskan bahwa partainya memiliki relasi konstruktif dengan kedua figur pimpinan daerah saat ini. Diketahui, Bupati Subandi merupakan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar pada Pilkada Sidoarjo 2020, sementara Wakil Bupati Mimik Idayana merupakan Ketua DPC Partai Gerindra, mitra strategis Golkar di tingkat nasional.
“Pak Subandi dan Bu Mimik adalah bagian dari sejarah perjuangan politik kami di Sidoarjo. Mereka maju dalam satu paket yang kami dukung penuh mulai dari proses rekomendasi, pendaftaran di KPU, masa kampanye hingga pelantikan. Perjalanan itu penuh dengan dedikasi dan pengorbanan,” terang Anggota DPRD Jawa Timur tersebut.
Adam mengajak seluruh pihak untuk kembali pada semangat awal koalisi, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan. Ia menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan drama politik, melainkan stabilitas dan kepastian dalam tata kelola pemerintahan.
“Partai Golkar berpandangan bahwa masyarakat Sidoarjo membutuhkan hasil kerja nyata, bukan konflik politik. Kami menyerukan kepada seluruh elemen eksekutif dan legislatif untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari partai politik yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional, Golkar berkomitmen untuk terus mengawal program pembangunan daerah yang bersifat inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Golkar juga memastikan bahwa dinamika politik internal tidak akan mengganggu fokus utama pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.
Artikel terkait:
- Pemkab Sidoarjo Kucurkan Rp3 Miliar untuk Rehabilitasi Lima Pasar Tradisional, DPRD Dorong Inovasi Pengelolaan
- Oknum Polisi Diduga Lakukan Pemerasan terhadap Mahasiswi di Sidoarjo, Citra Polri Tercoreng Jelang Hari Bhayangkara
- Viral Video Perokok Berseragam Korpri di MPP Sidoarjo, Etika ASN dalam Era Digital
- Wamen PUPR Tinjau Embung Ketapang di Porong, Dorong Optimalisasi Pengendalian Banjir dan Penurunan Tanah
- Penulis: Tim Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar