DPR Naik Tunjangan, Polisi Represif, Rakyat Naik Pitam, Musabab Gelombang Aksi Demo Membesar
Oleh Alief — Sabtu, 30 Agustus 2025 11:06 WIB
Massa aksi di depan Gedung DPR.
Jakarta, Moralita.com – Kalau hidup itu ibarat sinetron, DPR kita mungkin sudah masuk kategori villain utama: selalu bikin plot twist yang bikin penonton gregetan.
Di saat rakyat sibuk mikirin harga cabai yang bisa bikin air mata netes lebih deras daripada drama Korea, mereka justru sibuk mikirin gimana caranya tunjangan bisa naik.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, jadi salah satu yang paling keras menyentil. Menurutnya, fenomena demo besar-besaran belakangan ini bukan sekadar ‘aksi jalanan’.
Nurutnya ini adalah tabungan amarah kolektif rakyat yang sudah terlalu lama disimpan, lalu akhirnya meledak karena tingkah polah DPR dan pejabat yang makin nggak ada rem.
“Di saat rakyat cari kerja kayak nyari durian jatuh di musim paceklik, dewan malah naik tunjangan. Di saat rakyat duel sama harga sembako, pejabat rangkap jabatan. Dan di saat rakyat ngos-ngosan bayar pajak, mereka malah minta tambahan fasilitas,” ujar Adi, Sabtu (30/8).
DPR: Wakil Rakyat atau Wakil Diri Sendiri?
Adi menegaskan, DPR seharusnya bisa jadi penenang hati rakyat. Tapi kenyataannya, mereka justru lebih sering jadi pemicu stress kolektif rakyat.
“Dewan ini harusnya jaga mulut dan kelakuan. Jangan di saat rakyat susah malah ada yang joget-joget di depan kamera. Begitu rakyat marah, malah dituding Tolol. Itu kan nyolot banget,” tegasnya.
Kalau beneran wakil rakyat, mestinya mereka punya empati. Bukannya bikin status WA ala-ala pejabat galau: ‘Tunjangan Rp50 juta nggak cukup, macet Bintaro–Senayan bikin depresi.’ Lah, warga Bekasi yang tiap hari PP ke Sudirman naik KRL, macet di stasiun, desak-desakan sampai susah napas, nggak pernah tuh minta subsidi ‘tunjangan oksigen’.
Rp50 Juta Buat Kontrakan, DPR Mau Tinggal di Planet Mars?
Pernyataan anggota DPR yang merasa tunjangan sewa rumah Rp50 juta itu nggak cukup jadi pemantik utama. Angka yang buat rakyat biasa setara biaya hidup satu keluarga setahun, buat mereka dianggap recehan.
“Pernyataan itu yang bikin rakyat makin panas. Ada yang bilang Rp50 juta nggak cukup, ada juga yang ngeluh jarak Bintaro–Senayan macet. Lah, wong orang Bekasi tiap hari PP kerja ke Jakarta nggak pernah dapat subsidi. Kalau macet dijadikan alasan nambah tunjangan, ya semua rakyat berhak minta ganti rugi bensin,” sindir Adi.
Kalau logika ini dipakai, berarti rakyat desa yang tiap hari naik motor 20 kilometer ke sawah juga pantas minta ‘tunjangan capek’. Atau ojek online yang nunggu order tiga jam bisa klaim ‘tunjangan ngetem’.
Aksi demo yang berlangsung Jumat (29/8) di Polda Metro Jaya, Gedung DPR, sampai Markas Brimob, hanyalah puncak gunung es. Rakyat sudah terlalu sering ditampar dengan kebijakan dan komentar pejabat yang jauh dari realitas.
Buat rakyat kecil, kenaikan tunjangan DPR di tengah harga sembako yang mencekik itu rasanya kayak lagi lapar berat, terus ditunjukin foto steak Wagyu sama wakil rakyat sambil bilang, ‘Sabar ya, doa aja biar rezekinya lancar’
Yang bikin tambah getir, di saat demo muncul, elite politik malah ada yang sibuk menyalahkan rakyat. Seolah-olah marah dan muak itu dosa besar. Padahal kalau dipikir-pikir, sabar rakyat Indonesia itu udah level dewa. Coba aja, mana ada negara lain yang rakyatnya masih bisa ketawa di TikTok meski beras capai hampir 20 ribu sekilo?
Di tengah panasnya situasi, rakyat makin jengkel karena melihat ada pejabat yang malah asik joget-joget di acara resmi. Netizen langsung nyinyir: ini pejabat apa content creator? Kalau DPR mau bikin konten joget, ya bikin aja akun TikTok khusus. Jangan pakai duit rakyat buat lighting dan sound system.
“Itu perilaku yang bikin rakyat makin marah. Kalau rakyat protes dibilang brutal, kalau pejabat joget dibilang hiburan. Standar edan banget,” pungkas Adi.
Artikel terkait:
- DPR Kritik Polemik Data Pertumbuhan Ekonomi: BPS Diminta Transparan Soal Anggaran dan Metodologi
- Wacana Merger Grab–GoTo Dinilai Berdampak Strategis, DPR Minta Negara Tak Jadi Penonton
- Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Naikkan Tarif Pajak di 2026
- DPR RI Siap Bahas RUU Transportasi Online, Komisi V Undang Perwakilan Pengemudi untuk Serap Aspirasi
- Author: Alief
At the moment there is no comment