DPRD Probolinggo Dorong Operasi Pasar Atasi Kelangkaan Beras Medium
Oleh Tim Redaksi Moralita — Kamis, 7 Agustus 2025 16:35 WIB
Ilustrasi - Stok Beras.
Probolinggo, Moralita.com – Menyikapi kelangkaan beras medium yang mulai dirasakan masyarakat di berbagai pasar dan toko di wilayah Kabupaten Probolinggo, Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo merekomendasikan pelaksanaan operasi pasar secara masif. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, bagi masyarakat menengah ke bawah.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Probolinggo untuk segera menggelar operasi pasar melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Operasi ini harus dilaksanakan di setiap kecamatan, dengan disertai sosialisasi mengenai mekanisme penyaluran dan penebusan beras SPHP di toko-toko tingkat desa,” ujar Reno, Kamis (7/8).
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, Yahyadi, memastikan bahwa pihaknya telah bersinergi dengan Perum Bulog serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) untuk mempercepat pendistribusian beras medium kepada masyarakat.
“GPM akan digelar di 24 titik kecamatan, dengan target empat titik per hari. Operasi perdana dimulai hari ini di Kecamatan Pakuniran, Kotaanyar, Sumber, dan Kuripan,” jelas Yahyadi.
Ia menambahkan, sinergi lintas instansi tersebut terbentuk setelah dilaksanakannya forum dengar pendapat (hearing) dengan Komisi II DPRD, yang kemudian menghasilkan langkah konkret untuk memastikan pasokan beras medium kembali normal di pasaran.
Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alami, menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersedia di seluruh pasar tradisional.
“Mulai Sabtu, 9 Agustus, beras SPHP akan tersedia di 32 pasar tradisional se-Kabupaten Probolinggo. Setiap pembelian dibatasi maksimal 10 kilogram dan wajib menunjukkan KTP. Kami juga akan memasang spanduk informasi di lokasi penjualan agar masyarakat mengetahui titik distribusi,” terang Taufiq.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kelangkaan beras medium yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh terbatasnya jumlah toko yang menebus beras SPHP dari Bulog. Hal ini bukan semata karena penolakan, melainkan karena adanya proses verifikasi dan seleksi ketat dari pihak Bulog.
“Beberapa toko tidak bisa menebus beras SPHP karena tidak memenuhi kriteria atau ditemukan adanya pelanggaran. Bila ada temuan penyimpangan, toko tersebut dapat dicoret dari daftar distribusi,” imbuh Taufiq.
Dengan adanya operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah ini, pemerintah daerah berharap dapat menstabilkan pasokan dan harga beras di tengah masyarakat serta menekan potensi spekulasi harga yang merugikan konsumen.
Artikel terkait:
- KPK Sita Aset Anwar Sadad Terkait Kasus Korupsi Hibah Pokmas APBD Jawa Timur
- Pejabat Probolinggo Lolos Seleksi Administrasi Sekda Bondowoso, Kekosongan Jabatan Kembali Mengancam
- Tol Probowangi Resmi Beroperasi, Ini Daftar Tarif Lengkap ke Berbagai Daerah di Jawa Tengah
- Ketua PCNU Pamekasan KH Taufik Hasyim dan Istri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan di Probolinggo
- Penulis: Tim Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar