Isu Ambalat Memanas, Malaysia Tegaskan Klaim Blok ND6-ND7, Indonesia Dorong Penyelesaian Damai
Oleh Redaksi — Senin, 11 Agustus 2025 11:27 WIB
Perairan Ambang Batas Laut (Ambalat), Nunukan, Kalimantan Utara.
Kuala Lumpur, Moralita.com – Pidato Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, di hadapan Dewan Rakyat Kuala Lumpur memicu perdebatan hingga ke Indonesia. Tok Mat –sapaan akrab Mohamad Hasan– menyinggung isu sensitif mengenai perbatasan maritim Indonesia–Malaysia, khususnya terkait Blok Ambalat di Laut Sulawesi.
Dalam penyampaiannya, Mohamad Hasan menegaskan bahwa dalam perspektif Malaysia, wilayah yang oleh Indonesia disebut sebagai Blok Ambalat tidak tercantum dalam peta resmi mereka. Sebaliknya, pemerintah Negeri Jiran mengidentifikasi area tersebut sebagai Blok ND6 dan ND7, yang masuk dalam Peta Baru Malaysia 1979.
“Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, bukan ‘Ambalat’ sebagaimana istilah yang digunakan Indonesia. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim kami di Laut Sulawesi,” ujar Mohamad Hasan, Selasa (5/8).
Tok Mat juga menekankan pentingnya penggunaan terminologi resmi yang mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah tersebut.
Pernyataan ini selaras dengan sikap Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang sebelumnya menegaskan komitmen mempertahankan setiap jengkal wilayah Sabah.
“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya menjawab ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” kata Anwar dikutip Malay Mail, Minggu (3/8/2025).
Meski demikian, Anwar menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan jalur damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Indonesia.
“Ini masalah perbatasan antara dua negara, dan Indonesia adalah sekutu. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik,” ujarnya.
Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto merespons langsung pernyataan dari Kuala Lumpur. Ia menyatakan sepakat untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan, sebagaimana yang pernah ditempuh kedua negara saat menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.
“Kita cari penyelesaian yang baik dan damai. Ada itikad baik dari kedua pihak. Intinya kita ingin solusi yang menguntungkan semua,” kata Prabowo dalam pernyataannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/8).
Senada dengan Presiden, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa penyelesaian isu Ambalat harus dilakukan melalui meja perundingan.
“Kita akan mengedepankan diplomasi,” kata Sugiono usai menghadiri peringatan 58 Tahun ASEAN (ASEAN Day) di Markas Besar ASEAN, Jakarta, Jumat (8/8).
Dalam forum tersebut, Sugiono juga menyinggung rivalitas geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya negara-negara ASEAN menjunjung prinsip dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan setiap permasalahan.
“Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Indonesia akan terus berjalan bersama ASEAN, dengan kepercayaan, tujuan, dan tekad,” pungkasnya.
- Author: Redaksi
At the moment there is no comment