Lantik Kepala Dinas PUPR, Pendidikan dan Perpus, Bupati Mojokerto Tegaskan: Nol Mahar, Oknum Minta Imbalan itu Melawan Hukum
Mojokerto, Moralita.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, masing-masing Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Kearsipan, serta PUPR, Rabu (14/1/2026) di Pendopo Graha Majatama, kompleks Pemkab Mojokerto.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 821.2/5/HK/416-012/2026, pejabat yang dilantik yakni Amsar Azhari Siregar, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, sebelumnya menjabat Camat Pungging, Narulita Priswiandini sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebelumnya Camat Puri; serta Yunia Laili Faizah sebagai Kepala Dinas PUPR, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Bupati Mojokerto Muhamad Albarraa menegaskan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka berbasis sistem merit, dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2024 tentang pemanfaatan aplikasi Integrated Mutasi.
Menurut Gus Bupati, sejak awal proses seleksi hingga pelantikan, seluruh tahapan dilakukan secara digital melalui aplikasi e-Mutasi dan ASN Karier BKN, serta telah memperoleh rekomendasi resmi dari BKN. Dengan demikian, pengangkatan pejabat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Proses ini merupakan komitmen kita membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Harapannya pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi, bekerja cepat, bekerja tepat, dan bekerja dengan dedikasi penuh,” tegas Gus Barra.
Ia mengungkapkan, alasan pertimbangan utama dalam memilih ketiga pejabat tersebut didasarkan pada nilai hasil seleksi, rekam jejak pengalaman jabatan, serta tingkat senioritas. Namun, Gus Bupati menekankan bahwa jabatan bukanlah puncak kekuasaan, melainkan amanah pelayanan.
“Tugas utama pejabat pemerintah adalah melayani. Kita ingin menghadirkan birokrasi yang responsif, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan birokrasi yang berjarak dan elitis,” ujarnya.
Pelantikan ini, lanjut Gus Barra, merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menata, memperkuat, sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan berorientasi pada hasil nyata.
Dalam arahannya, Gus Bupati juga menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif. Pejabat pimpinan tinggi pratama dituntut menjadi teladan, membangun komunikasi lintas sektor, serta menghindari pola kerja sektoral yang kaku.
Sinergi antar piranti daerah dan keterlibatan pemangku kepentingan disebut sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
Gus Barra secara khusus memberikan penekanan sektoral kepada masing-masing kepala dinas.
Kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru, ia menegaskan peran strategis pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto yang unggul, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan literasi dan numerasi serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah wajah generasi masa depan Kabupaten Mojokerto kita siapkan,” katanya.
Sementara kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gus Bupati menyoroti pentingnya membangun budaya literasi dan tata kelola arsip yang tertib sebagai bagian dari peradaban pengetahuan.
Fenomena menjamurnya kafe sebagai ruang baca dan diskusi disebutnya sebagai refleksi atas tantangan negara dalam menyediakan ruang publik literatif.
“Perpustakaan daerah, kecamatan, hingga pojok baca desa harus dikembangkan menjadi ruang publik yang nyaman, inklusif, modern, dan relevan dengan generasi muda, tanpa kehilangan nilai edukatif dan kearifan lokal,” ujarnya.
Dan kepada Kepala Dinas PUPR, Gus Bupati menegaskan peran vital sektor infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan jalan, irigasi, drainase, dan penataan ruang harus dilandasi perencanaan matang, pengawasan ketat, serta orientasi manfaat jangka panjang.
“Tunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar laporan administratif. Jadikan inovasi sebagai budaya kerja dan manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Dalam pernyataan yang menjadi penekanan moral, Gus Bupati menegaskan bahwa tidak ada pungutan, tidak ada jual-beli jabatan, dan tidak ada transaksi kekuasaan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Saya pastikan, tidak ada pungutan sepeser pun. Jika ada pihak yang mengatasnamakan saya, keluarga saya, atau siapa pun yang meminta sesuatu dengan dalih jabatan, itu perbuatan melawan hukum dan akan ditindak tegas,” katanya.
Menutup sambutannya, Gus Barra mengajak seluruh jajaran Pemkab Mojokerto memperkuat komitmen pengabdian di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tingginya tuntutan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penentuan skala prioritas program secara bijak dan bertanggung jawab.
“Jabatan ini bukan hanya pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi juga amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Mari kita wujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas untuk Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.
