Mensesneg Bantah Reshuffle Kabinet Prabowo Bertujuan Hapus Jejak Menteri Era Jokowi
Jakarta, Moralita.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah spekulasi bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle sejumlah menteri Kabinet Merah Putih merupakan upaya untuk menghapus jejak menteri-menteri yang sebelumnya menjabat pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Enggak ada, enggak ada,” tegas Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9).
Prasetyo menegaskan bahwa susunan kabinet saat ini tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kelompok atau kepentingan tertentu. Menurutnya, mereka yang duduk di Kabinet Merah Putih adalah putra-putri terbaik bangsa yang dipilih berdasarkan kapasitas dan kebutuhan negara.
“Enggak ada orang siapa-orang siapa. Yang ada adalah putra terbaik bangsa Indonesia,” ucapnya.
Dalam perombakan kabinet yang diumumkan dan dilantik di Istana Negara, Presiden Prabowo mengganti lima menteri. Mereka adalah:
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam): Budi Gunawan
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
- Menteri Koperasi dan UKM: Budi Arie Setiadi
- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora): Dito Ariotedjo
Sebagai pengganti, Prabowo melantik sejumlah tokoh, yakni:
- Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan
- Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM
Sementara posisi Menko Polkam dan Menpora hingga kini masih menunggu pengumuman resmi pengganti.
Selain mengganti sejumlah menteri, Presiden Prabowo juga melantik pejabat baru untuk kementerian yang sebelumnya tidak ada pada era pemerintahan Jokowi, yakni Kementerian Haji dan Umrah.
- M. Irfan Yusuf ditunjuk sebagai Menteri Haji dan Umrah
- Dahnil Anzhar dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah
Prasetyo Hadi menekankan bahwa reshuffle kabinet merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh Presiden Prabowo terhadap kinerja para pembantunya. Oleh karena itu, publik tidak perlu menafsirkan perombakan ini sebagai langkah politik untuk menyingkirkan pengaruh pemerintahan sebelumnya.
“Ini semua bagian dari evaluasi yang menyeluruh,” jelasnya.
