Sekdakot Vs Pj Sekda juga Inspektur, 3 Tokoh Beradu Stratak untuk Kursi Sekdakab Blitar

Blitar, Moralita.com – Siapa yang akan menduduki jabatan strategis Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar akhirnya mulai mengerucut. Setelah melalui proses panjang dan ketat, Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) secara resmi mengumumkan tiga nama calon terkuat yang berhasil lolos hingga tahap akhir seleksi.

Dalam pengumuman bernomor 05/PANSEL/2025 yang dirilis Rabu (8/10), ketiga kandidat ini dinyatakan telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, termasuk wawancara akhir yang digelar sehari sebelumnya, Selasa (7/10).

Ketiganya kini menunggu keputusan akhir dari Bupati Blitar yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan dan melantik satu di antara mereka sebagai Sekda definitif Kabupaten Blitar.

Menariknya, bursa calon ‘Panglima ASN’ Kabupaten Blitar kali ini diwarnai kejutan dengan munculnya nama Priyo Suhartono yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Blitar.

Masuknya nama Priyo ke dalam tiga besar memperluas spektrum kompetisi, karena ia berasal dari luar lingkup birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Priyo akan bersaing dengan dua pejabat senior internal Pemkab Blitar, yakni:

1. Rully Wahyu Prasetyowanto saat ini menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Blitar, dan

2. Khusna Lindarti, yang kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Blitar sekaligus Pelaksana Jabatan (Pj) Sekda Kabupaten Blitar.

Masuknya nama Sekda dari kota sebelah itu memunculkan dinamika tersendiri. Di satu sisi, Priyo dinilai memiliki pengalaman birokrasi lintas wilayah yang dapat menjadi modal berharga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Namun di sisi lain, kehadirannya juga menghadirkan tantangan politik dan administratif tersendiri, mengingat dua pesaingnya merupakan figur internal dengan rekam jejak panjang di lingkungan Pemkab Blitar.

Dengan demikian, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang seleksi administratif, tetapi juga pertarungan reputasi dan integritas antarpejabat karier senior.

Ketua Pansel, Hendro Gunawan, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan secara transparan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif.

“Bahwa calon-calon tersebut memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah,” ujar Hendro.

Ia menambahkan, urutan nama dalam pengumuman tidak mencerminkan peringkat atau skor akhir, melainkan disusun berdasarkan abjad.
Hal ini untuk menjaga prinsip fairness dan menghindari bias persepsi publik terhadap hasil seleksi.

Tahapan seleksi sendiri meliputi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, penilaian rekam jejak, uji gagasan inovatif, serta wawancara akhir. Proses ini melibatkan unsur akademisi, pejabat senior pemerintah provinsi, serta tokoh profesional independen yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati Blitar.

Dengan selesainya tugas Pansel, kini seluruh hasil seleksi akan diserahkan kepada Bupati Blitar untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

Bupati memiliki kewenangan untuk memilih satu dari tiga nama tersebut untuk kemudian diajukan ke Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk konsultasi administratif sebelum ditetapkan dan dilantik secara resmi.

Keputusan Pansel bersifat final dan mengikat, sementara keputusan akhir Bupati akan menjadi penentu arah kebijakan birokrasi di Kabupaten Blitar ke depan.
Sebagai jabatan tertinggi di kalangan aparatur sipil negara daerah, posisi Sekda memiliki peran strategis sebagai motor koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus penjaga ritme kebijakan publik yang dikeluarkan kepala daerah.

Secara normatif, Sekretaris Daerah berperan sebagai penyambung kebijakan antara kepala daerah dengan seluruh perangkat birokrasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, Sekda bukan hanya administrator, tetapi juga strategic leader yang bertugas memastikan efektivitas pelaksanaan program daerah, mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, hingga akuntabilitas publik.

Karena itu, jabatan ini kerap disebut sebagai ‘jantung birokrasi’ yang menentukan denyut efektivitas pemerintahan daerah.
Dengan beban kerja yang kompleks, Sekda dituntut memiliki kapasitas manajerial tinggi, integritas moral kuat, serta kemampuan komunikasi birokratik lintas sektor.

Kini masyarakat Kabupaten Blitar menunggu dengan penuh harapan, siapa di antara ketiga nama tersebut yang akan mendapatkan mandat memimpin birokrasi Blitar dari balik meja Sekretariat Daerah?

Apakah Priyo Suhartono akan menjadi figur lintas batas yang membawa warna baru dari Kota Blitar?

Ataukah Khusna Lindarti, yang kini menjabat sebagai Pj Sekda, akan memperkuat kontinuitas kepemimpinan internal?

Atau justru Rully Wahyu Prasetyowanto, sang Inspektur Kabupaten, yang dengan latar belakang pengawasan mampu membawa semangat reformasi birokrasi ke pusat kendali pemerintahan.