MK

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya pasal-pasal yang mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Putusan perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Kamis (14/8/2025). “Menolak permohonan para pemohon No.11/PUU-XXIII/2025 baik di dalam provisi maupun […]

Jakarta, Moralita.com – Advokat Konstitusi Viktor Santoso Tandiasa akan mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (28/7). Permohonan ini dimaksudkan untuk meminta MK memperluas larangan rangkap jabatan, tidak hanya bagi menteri, tetapi juga mencakup wakil menteri. “Permohonan ini kami ajukan karena […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya terkait ketentuan mengenai redenominasi rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang advokat, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, yang mempersoalkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) […]

Jakarta, Moralita.com – Suasana ruang rapat Komisi III DPR RI memanas saat para legislator menyampaikan kritik tajam terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait putusan-putusan yang dinilai inkonsisten dan memicu polemik di tengah masyarakat. Dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (9/7) di Gedung DPR RI, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan hadir mewakili lembaga yudikatif tersebut. […]

Jakarta, Moralita.com –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah diprediksi berpotensi mengabaikan mandat rakyat yang telah diberikan melalui Pemilu Serentak 2024. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, yang menyoroti implikasi konstitusional dan administratif dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam […]

Jakarta, Moralita.com — Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan monumental yang mengubah peta penyelenggaraan Pemilu nasional dan daerah. Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu lokal atau daerah harus dipisahkan dari pemilu nasional dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah seluruh tahapan pemilu nasional rampung. Wakil […]

Mojokerto, Moralita.com — Mencuat kembali indikasi kuat terjadinya pelanggaran serius perbankan, kali ini terkait kucuran fasilitas kredit pribadi Rp 3,3 Miliar untuk Komisaris dan Direktur Utama BPR Majatama pada Juli-Agustus 2024. Berdasarkan hasil investigasi FKI-1, fasilitas kredit jumbo tersebut diberikan kepada pejabat tinggi BPR Majatama disinyalir menggunakan jaminan yang tidak layak (marketable), bertentangan dengan aturan […]

JJakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya dapat dilakukan oleh korban individu. Putusan ini sekaligus menegaskan pelarangan bagi institusi negara, korporasi, profesi, maupun jabatan untuk mengajukan laporan dalam perkara serupa. Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Dewan […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2024.   Keputusan tersebut diambil setelah Mahkamah menemukan bukti keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas, diketahui Yandri Susanto sebagai […]

Mahakam Ulu, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu nomor urut 3, Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah, dari kepesertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mahulu 2024. Selain itu, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di […]

Mojokerto, Moralita.com – Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil Kabupaten Mojokerto, Dr. Suwandy Firdaus, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dengan putusan ini, kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi membacakan amar putusan dalam perkara Nomor 265/PHPU.Gub-XXXIII/2025 terkait sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024, pada Selasa (4/2) pukul 21.05 WIB. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon setelah menilai bahwa dalil-dalil yang disampaikan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mahkamah menyatakan […]

Jakarta, Moralita.com – Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 tengah menanti kepastian pelantikan, terutama pasangan calon (paslon) yang tidak terlibat dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon-paslon ini mendesak agar pelantikan mereka dipercepat, tanpa harus menunggu penyelesaian gugatan Pilkada di MK. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan bahwa kepastian jadwal […]

Jakarta, Moralita.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), resmi mengajukan permohonan pencabutan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut diajukan melalui tim kuasa hukum pada Senin (13/1). “Iya, benar. Permohonan pencabutan gugatan sudah kami ajukan,” […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, putusan sengketa akan dibacakan paling lambat pada 11 Maret 2025.   “Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), sudah diatur bahwa batas akhir MK memutuskan sengketa Pilkada adalah pada 11 Maret 2025,” […]

Jakarta, Moralita.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuding adanya dugaan manipulasi suara yang menguntungkan pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kuasa hukum Risma-Gus Hans, Triwiyono Susilo, menyampaikan argumen dalam sidang […]

Nasional, Moralita.com – Gugatan Tim pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) terhadap hasil penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) resmi diregister. Tim Hukum Pemenangan paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, juga telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam […]

Jakarta, Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi sebanyak 309 perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga Jumat, 3 Januari 2025. Proses registrasi ini menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah. “Per 3 Januari 2025, Mahkamah telah meregistrasi 309 perkara perselisihan hasil […]

Nasional. Moralita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait aturan cuti sampai setelah hari pemungutan suara bagi Kepala Daerah Petahana selama proses pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). MK memutuskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara serta dilarang menggunakan fasilitas jabatan selama […]

Jakarta, Moralita.com – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20 % ini membuka peluang Partai Buruh untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029. Partai Buruh menyatakan kesiapan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari internal partainya. “Terkait pertanyaan apakah Partai Buruh akan mencalonkan presiden pada Pemilu 2029, kami pastikan […]

Jakarta, Moralita.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk simpatisan mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan. Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyampaikan apresiasinya terhadap putusan MK yang dianggap sebagai “kado tahun baru” bagi […]

Hakim Konstitusi, Saldi Isra saat membacakan putusan perkara presidential threshold

Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim.