Warga Pati Gelar Demo Lagi, Tuntut Bupati Sudewo Mundur

Pati, Moralita.com – Suasana politik di Kabupaten Pati kembali memanas. Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Pati Bersatu (MPB) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Pati, Jumat (19/9). Massa yang hadir menuntut agar Bupati Sudewo segera mundur.

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Sudewo yang dinilai arogan, tidak konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan, serta diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi.

Para peserta aksi, yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati, membawa spanduk, poster, dan pengeras suara sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap figur Bupati yang mereka anggap tidak lagi layak memimpin daerah.

Dalam orasinya, Supriyono, salah satu orator aksi, menyerukan agar masyarakat Pati bersatu untuk memakzulkan Sudewo dari kursi kepemimpinan daerah.

“Mari kita berjuang bersama-sama untuk memakzulkan Sudewo Bupati Pati. Jangan lupa berdoa bersama-sama, semoga tuntutan kita terkabulkan,” serunya.

Supriyono menegaskan bahwa warga Kabupaten Pati tidak rela dipimpin oleh sosok yang arogan dan tidak konsisten dalam memimpin. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang rendah hati, dekat dengan rakyat, dan bersih dari dugaan praktik korupsi.

Ia juga mengingatkan agar aksi demonstrasi dilakukan dengan tertib, damai, dan mengedepankan kesantunan.

“Ingat, demo harus dilakukan dengan damai, santun, dan sopan. Jangan anarkis. Mari kita kawal aspirasi masyarakat dengan damai, jika ada kerusuhan jelas itu ulah penyusup,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, aksi demonstrasi juga diwarnai dengan pernyataan keras dari Tristoni, perwakilan Tim Advokasi MPB. Ia menyoroti adanya indikasi praktik “penggembosan” dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati yang tengah menangani persoalan terkait kepemimpinan Bupati.

Menurut Tristoni, tim advokasi menemukan sejumlah bukti dan informasi yang mengarah pada dugaan adanya upaya melemahkan kinerja Pansus, sehingga proses pengawasan dan investigasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan Bupati Pati menjadi tidak maksimal.

“Ya, karena kita menemukan ada bukti-bukti dan informasi yang kita dapatkan, tetapi tidak bisa kami sampaikan di sini. Kalau mau, nanti bisa disampaikan secara resmi di kantor tim advokasi,” jelasnya kepada awak media.

Ia menilai, indikasi penggembosan terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota Pansus yang dinilai pasif, bahkan terkesan enggan mendalami persoalan secara kritis. Tristoni mencontohkan, beberapa anggota dari partai politik tertentu tampak tidak menunjukkan sikap proaktif dalam forum-forum resmi Pansus.

“Contoh dari Partai Gerindra, ada kader yang tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, bahkan pertanyaannya cenderung konyol. Begitu juga dengan beberapa partai lain, seperti Partai Golkar dan NasDem, suaranya hampir tidak terdengar selama ini,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa MPB mencurigai adanya intervensi politik atau kompromi tertentu yang menghambat jalannya proses legislasi.

Hal ini memunculkan kekhawatiran publik bahwa lembaga legislatif tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan justru cenderung melindungi kepentingan segelintir elit politik.

Dalam aksi tersebut, MPB menegaskan konsistensinya untuk memperjuangkan tiga tuntutan utama yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pati. Tristoni menekankan bahwa DPRD harus tetap berada pada jalur konstitusional dan mengedepankan kepentingan rakyat.

“Yang penting, kita menuntut agar DPRD Pati tetap on the track dan mementingkan kepentingan rakyat Pati. Karena DPRD Pati merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Pati, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat Pati,” tegasnya.

Tiga tuntutan utama MPB, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan mereka, meliputi:

1. Mendesak Bupati Pati, Sudewo, untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.

2. Meminta DPRD Kabupaten Pati agar serius menjalankan fungsi pengawasan dan tidak melakukan kompromi politik yang merugikan rakyat.

3. Menuntut penegakan hukum secara transparan dan akuntabel terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo.

Meski aksi berlangsung dengan jumlah massa yang cukup besar, suasana di sekitar kantor DPRD Pati relatif kondusif. Aparat kepolisian berjaga untuk memastikan jalannya demonstrasi tetap aman dan tertib.

Bagi massa aksi, demo ini tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan terhadap figur seorang bupati, melainkan juga mengirim pesan penting kepada DPRD dan seluruh pemangku kebijakan bahwa legitimasi rakyat tidak bisa dinegosiasikan.