Gubernur Khofifah Bantah Isu PHK Massal di PT Gudang Garam, Tegaskan Hanya Pensiun Dini
Oleh Tim Redaksi Moralita — Selasa, 9 September 2025 14:13 WIB
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
Surabaya, Moralita.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluruskan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk yang sempat viral di media sosial dan pemberitaan daring. Menurutnya, kejadian tersebut bukan PHK massal, melainkan program pensiun dini yang ditawarkan manajemen perusahaan kepada karyawannya.
“Terkait PHK massal, yang terjadi bukan PHK massal, melainkan pensiun dini yang ditawarkan oleh manajemen PT Gudang Garam,” kata Khofifah di Surabaya, Selasa (9/9).
Khofifah menjelaskan, program pensiun dini tersebut sudah berlangsung cukup lama dan hanya diikuti sebagian kecil karyawan. “Yang mengajukan pensiun dini ada 200 karyawan, dan proses ini sudah agak lama,” tambahnya.
Isu ini mencuat sejak akhir pekan lalu setelah beredar video viral di Instagram dan X (sebelumnya Twitter), yang memperlihatkan momen perpisahan sejumlah pekerja di pabrik Gudang Garam Tuban, Jawa Timur. Video tersebut memicu spekulasi adanya PHK massal akibat kondisi keuangan perusahaan, terlebih setelah laporan keuangan semester I-2025 menunjukkan penurunan laba bersih hingga 87,3 persen, dari sebelumnya Rp923,74 miliar menjadi hanya Rp117,16 miliar.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, membenarkan bahwa yang terjadi adalah program pensiun dini.
“Itu saya cek langsung ke nakernya, ke manajernya. Memang ada penawaran pensiun dini, dan sudah 200 orang yang mengajukan. Semua sudah dipenuhi,” ujarnya.
Manajemen PT Gudang Garam sebelumnya juga menegaskan pabrik di Tuban tetap beroperasi normal dengan jumlah tenaga kerja sekitar 800–850 karyawan.
Meski demikian, data laporan tahunan perusahaan menunjukkan adanya penurunan jumlah karyawan secara bertahap dalam lima tahun terakhir, yakni dari 32.491 orang pada 2019 menjadi 30.308 orang pada 2024. Penurunan tersebut diduga terkait restrukturisasi akibat kenaikan tarif cukai rokok dan meningkatnya peredaran rokok ilegal.
Artikel terkait:
- Gubernur Khofifah Ingatkan Pentingnya Imunisasi di Tengah KLB Campak di Sumenep
- 14 Rumah Sakit Milik Pemprov Jatim Teken Pakta Integritas, Komitmen Wujudkan Layanan Kesehatan Bebas Korupsi
- 1.300 Eks Pekerja Sritex Kembali Bekerja di Pabrik Lama di Bawah Investor Baru
- Pemprov Jatim: Pergantian Nama “Sound Horeg” Tidak Ubah Esensi Aturan Pembatasan Kebisingan
- Penulis: Tim Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar