Ngopi Saat Jam Dinas, Strategi Plt Camat Pacet Jemput Aspirasi dan Putus Mata Rantai Misinformasi Program Strategis Gus Bupati

Mojokerto, Moralita.com – Di tengah tuntutan birokrasi yang semakin adaptif dan dekat dengan masyarakat, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pacet, Djoko Widjayanto, melontarkan sebuah arahan yang tak lazim namun sarat makna. Dalam pengarahan kepada seluruh aparatur Kecamatan Pacet, ia justru mempersilakan pegawai untuk “Ngopi” saat jam dinas.

Namun, ngopi yang dimaksud bukanlah sekadar menikmati secangkir kopi untuk melepas penat di sela pekerjaan. Bagi Djoko Widjayanto aparatur kawakan alumni IPDN ini, aktivitas sederhana tersebut harus menjadi instrumen pelayanan publik yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat secara lebih dekat, hangat, dan efektif.

Menurutnya program Ngopi ini dimaknai sebagai Ngobrol, Gali Aspirasi, dan Pelayanan Inspiratif.
Aparatur Kecamatan turun langsung ke rumah-rumah warga dan tokoh masyarakat desa untuk mendengar aspirasi, menyerap keluhan, dan menghadirkan solusi.

“Semua aparatur Kecamatan Pacet boleh ngopi saat jam dinas. Tetapi ngopinya ada dua tempat. Pertama di kantor saat pelayanan berlangsung. Kedua, dan ini yang saya harapkan, ngopi di rumah-rumah warga,” tegas Djoko saat memberikan arahan kepada jajaran aparatur kecamatan, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, pendekatan birokrasi modern tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan administratif dari balik meja kantor. Aparatur pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar, melihat, dan memahami persoalan warga secara nyata.

Karena itu, ia mendorong setiap aparatur Kecamatan Pacet agar menjadikan kegiatan silaturahmi ke rumah-rumah warga sebagai rutinitas harian.

“Saya setuju dan mendukung penuh. Kalau bisa setiap hari ngopi di rumah warga, dua atau tiga rumah dalam sehari. Datangi mereka, dengarkan mereka, pahami kebutuhan mereka,” ujarnya.

Lebih dari sekadar kunjungan informal, Djoko menekankan agar setiap aparatur membawa misi pelayanan dan komunikasi publik yang jelas. Ia meminta para pegawai menyampaikan salam dari Pemerintah Kecamatan Pacet sekaligus memperkenalkan akses komunikasi yang terbuka kepada masyarakat.

“Sampaikan salam saya kepada warga. Katakan bahwa Plt Camat Pacet membuka ruang komunikasi. Berikan nomor HP saya agar masyarakat mudah menyampaikan aspirasi maupun keluhan,” katanya.

Tak hanya itu, aparatur kecamatan juga diminta menjadi corong informasi pemerintah daerah di tingkat akar rumput. Mereka diminta menyampaikan berbagai program prioritas yang saat ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau yang akrab disapa Gus Barra.

Salah satu program yang secara khusus disoroti adalah layanan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Djoko menilai masih banyak warga yang belum memahami secara utuh berbagai program strategis pemerintah daerah. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat sering kali hanya sepotong-potong dan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru.

“Banyak warga kita yang sebenarnya belum memahami secara menyeluruh program-program Bupati Mojokerto. Informasi yang mereka terima kadang hanya sebagian, tidak utuh. Dari situlah sering muncul misinformasi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa aparatur kecamatan harus menjadi jembatan informasi yang kredibel sekaligus menjadi agen edukasi publik yang mampu menjelaskan berbagai program pemerintah secara benar dan komprehensif.

Selain menyampaikan informasi pembangunan, Djoko juga meminta agar seluruh keluhan, aspirasi, dan persoalan masyarakat yang ditemukan selama kunjungan tersebut segera diinventarisasi dan ditindaklanjuti.

Menurutnya, keberadaan aparatur negara di tengah masyarakat harus menghasilkan solusi nyata, bukan sekadar formalitas kunjungan.

“Setiap keluhan dan permasalahan warga, khususnya di wilayah Kecamatan Pacet, harus segera diakomodasi. Jangan hanya didengar, tetapi juga harus dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah harus hadir sebagai pemberi solusi,” tegasnya.

Gagasan “ngopi di rumah warga” yang diusung Plt Camat Pacet ini mencerminkan perubahan paradigma pelayanan publik dari birokrasi yang bersifat administratif menuju birokrasi yang lebih partisipatif, komunikatif, dan responsif.

Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap melahirkan disinformasi dan jarak psikologis antara pemerintah dengan masyarakat, pendekatan sederhana melalui secangkir kopi justru dipandang mampu membangun kepercayaan publik secara lebih efektif.

Sebab pada akhirnya, pelayanan publik yang baik bukan hanya soal dokumen yang selesai diproses, melainkan tentang sejauh mana negara benar-benar hadir, mendengar, dan menyelesaikan persoalan rakyatnya hingga ke teras-teras rumah warga.