DPR Nilai Tidak Etis Menteri Kehutanan Bermain Domino dengan Tersangka Pembalak Liar
Oleh Tim Redaksi Moralita — Selasa, 9 September 2025 12:10 WIB
Foto viral yang memperlihatkan Menhut Raja Juli Antoni dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding sedang bermain domino bersama eks tersangka pembalak hutan, Muhammad Aziz Wellang.
Jakarta, Moralita.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai tindakan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang kedapatan bermain domino bersama tersangka kasus pembalakan liar, Muhammad Aziz Wellang, sebagai perilaku yang tidak etis bagi seorang pejabat publik.
Foto kebersamaan Raja Juli bersama Aziz Wellang dan mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang tengah bermain domino viral di media sosial.
“Pejabat pemerintahan, pejabat publik, ketika isu itu melekat pada dirinya—apalagi saat kami sedang serius membahas soal pembalak hutan—tentu tidak etis jika bertemu apalagi berinteraksi dengan pelaku. Itu menurut saya keliru,” ujar Johan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/9).
Johan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bersikap dan bertindak, terutama bagi pejabat negara. Menurutnya, sekecil apa pun kesalahan pejabat publik dapat menimbulkan kritik luas dari masyarakat.
“Karena itu kita harus menyikapi hal ini dengan baik. Setiap pejabat negara, baik di DPR maupun di kementerian, harus memahami betul posisi dan isu yang sedang dihadapi,” katanya.
Dalam konteks Kementerian Kehutanan, Johan mengingatkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya keras memberantas praktik mafia kehutanan, termasuk kasus pembalakan liar. Oleh karena itu, sikap dan tindakan Menteri Kehutanan semestinya mencerminkan komitmen atas agenda tersebut.
Lebih lanjut, Johan mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR berencana memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai klarifikasi terkait beredarnya foto tersebut. Pemanggilan itu akan dilakukan dalam rangkaian rapat kerja dengan mitra kerja Komisi IV yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.
“Rabu (10/9) kami ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, dilanjutkan dengan KKP, lalu Kehutanan. Dari meja pimpinan, sangat mungkin isu publik ini akan diangkat untuk dimintai keterangan langsung,” jelas Johan.
Artikel terkait:
- Kemenkeu dan DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Lifting Minyak Naik dan Defisit Dijaga Terkendali
- DPR RI Siap Bahas RUU Transportasi Online, Komisi V Undang Perwakilan Pengemudi untuk Serap Aspirasi
- DPR Gelar Rapat Paripurna ke-21, Bahas Pertanggungjawaban APBN 2024 dan Proyeksi RAPBN 2026
- DPR Naik Tunjangan, Polisi Represif, Rakyat Naik Pitam, Musabab Gelombang Aksi Demo Membesar
- Penulis: Tim Redaksi Moralita
Saat ini belum ada komentar