Rencana Netanyahu Kuasai Gaza Dikecam Dunia, China Desak Gencatan Senjata Segera

New York, Moralita.com – Rencana kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza mendapat kecaman internasional, termasuk dari Republik Rakyat Tiongkok. Dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tiongkok menyuarakan keprihatinan serius terhadap eskalasi konflik di kawasan tersebut dan menyerukan penghentian segera terhadap langkah-langkah agresif yang diambil Israel.

Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB, Geng Shuang, dalam pernyataannya pada sidang Dewan Keamanan PBB, Selasa (5/8), menegaskan bahwa tindakan Israel dapat memperburuk krisis kemanusiaan dan menghambat tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

“Kami mendesak Israel untuk menghentikan tindakan berbahaya tersebut. Semua pihak terkait juga harus segera menyepakati sebuah gencatan senjata yang kuat, menyeluruh, dan berkelanjutan,” tegas Geng, seperti dikutip dari Global Times, Kamis (7/8).

Ia juga meminta negara-negara besar, khususnya yang memiliki pengaruh signifikan dalam konstelasi geopolitik, untuk bertindak adil dan aktif memfasilitasi upaya diplomatik menuju penghentian permanen konflik bersenjata di wilayah Palestina.

Sebelumnya, Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan bahwa Netanyahu telah mengadakan pertemuan tertutup dengan jajaran keamanan negara selama tiga jam guna membahas strategi kelanjutan operasi militer di Gaza. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Militer Israel memaparkan sejumlah skenario, termasuk opsi pengambilalihan penuh wilayah Gaza.

Kabinet Israel dijadwalkan bersidang pada Kamis (7/8) untuk mengevaluasi usulan tersebut. Namun, belum ada kejelasan apakah langkah ini akan menjadi bentuk pendudukan jangka panjang, atau sekadar operasi militer sementara dengan tujuan utama menghancurkan kelompok Hamas dan membebaskan para sandera yang masih ditahan.

Langkah Netanyahu ini mengundang kekhawatiran luas dari komunitas internasional yang melihatnya sebagai potensi pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB, khususnya terkait kedaulatan wilayah dan hak asasi warga sipil.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump—yang dikenal sebagai sekutu dekat Netanyahu—menunjukkan sikap yang cenderung permisif terhadap rencana Israel. Ketika ditanya mengenai isu kemungkinan pendudukan penuh atas wilayah Palestina oleh Israel, Trump mengelak memberikan jawaban tegas.

“Fokus saya saat ini adalah pada bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Terkait hal-hal lainnya, saya belum dapat memberikan kepastian. Itu akan sangat bergantung pada keputusan Israel,” ujar Trump dalam konferensi pers singkat di Gedung Putih, Rabu (6/8).

Pernyataan Trump tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Amerika Serikat tidak akan secara aktif menghalangi langkah militer Israel di Gaza, yang berpotensi memperpanjang konflik dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Dengan situasi yang terus memburuk, berbagai organisasi kemanusiaan internasional memperingatkan potensi krisis kemanusiaan yang lebih parah. Blokade, serangan udara, serta gangguan distribusi bantuan membuat ratusan ribu warga Gaza hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan.

PBB dan sejumlah negara anggota menyerukan penghentian kekerasan segera serta dibukanya akses bantuan tanpa hambatan untuk warga sipil yang terdampak, sembari menekankan pentingnya penyelesaian damai berdasarkan prinsip solusi dua negara.