Mojokerto, Moralita.com – Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Elia Joko Sambodo, gelar reses tahap I untuk menyerap aspirasi masyarakat serta membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi masyarakat terutama Dapil II (Kecamatan Trawas, Pacet, Gondang dan Katorejo).
Berbagai permasalahan yang menjadi bahasan hangat dalam diskusi tersebut, di antaranya kelesuan ekonomi UMKM, kendala perizinan BPOM dan PIRT, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto.
Selain itu, forum reses ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal kader dan simpatisan PDIP dalam menghadapi Pemilu 2029. Turut hadir Anggota DPR RI Komisi VII, Banyu Biru Djarot, yang memberikan pandangan dan dukungannya terhadap berbagai isu yang dibahas dalam forum reses tersebut.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat kelesuan ekonomi masyarakat pasca-pandemi serta berbagai faktor eksternal lainnya.
“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di daerah. Kita harus memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan bisnis yang memadai, serta dukungan pemasaran agar lebih kompetitif,” ujar Joko di lokasi Reses Gedung Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Jumat (21/3)
Berita Terkait
Dirinya menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor swasta harus diperkuat guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi.
Joko juga membeberkan masalah perizinan BPOM dan P-IRT bagi pelaku usaha di sektor pangan menjadi salah satu kendala yang diungkapkan masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan memperoleh izin edar karena proses birokrasi yang rumit dan biaya pengurusan yang cukup tinggi.
“Kami akan mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif berkoordinasi dengan BPOM dan Dinas Kesehatan untuk menyederhanakan proses perizinan bagi UMKM. Jika perlu, kami usulkan program pendampingan khusus agar para pelaku usaha memahami alur pengajuan izin dengan lebih baik,” ujar Joko yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto.
Legislator dari dapil II Kabupaten Mojokerto ini juga menambahkan bahwa DPRD terus mendorong adanya regulasi yang lebih inklusif bagi UMKM, terutama dalam hal standarisasi produk pangan, akses laboratorium uji, serta kemudahan memperoleh sertifikasi halal.
“Kita terus pikirkan solusi bagaimana para UMKM ini mendapatkan pembinaan skill dan kemudahan dalam mengurus perizinan dari Pemerintah,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, sektor pariwisata juga menjadi salah satu fokus utama. Joko menyoroti besarnya potensi wisata Kabupaten Mojokerto sebagai destinasi wisata alam unggulan yang kaya akan warisan sejarah dan budaya.
“Mojokerto memiliki banyak destinasi menarik, termasuk alam dan situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Sayangnya, masih banyak potensi wisata yang belum dikelola secara maksimal. Kami mendorong agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengembangkan infrastruktur wisata, promosi digital, serta kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat,” paparnya.
Joko menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat juga sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata, termasuk akses jalan, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya.
Selain membahas isu-isu ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah, reses ini juga menjadi momentum konsolidasi kader dan simpatisan PDIP dalam menghadapi Pemilu 2029.
Elia Joko Sambodo menekankan bahwa soliditas partai adalah kunci dalam menjaga basis dukungan masyarakat serta memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur legislatif.
“PDIP harus tetap dekat dengan rakyat, selalu berada di tengah-tengah rakyat, mendengar aspirasi mereka, serta memastikan bahwa program-program PDIP benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa PDIP harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika politik nasional dan daerah, agar tetap menjadi partai yang dipercaya oleh masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Banyu Biru Djarot yang turut hadir dalam acara ini, menyebut bahwa saat ini pemerintah pusat juga berkomitmen untuk memberikan lebih banyak stimulus bagi UMKM, termasuk dalam bentuk insentif pajak, kredit perbankan dengan bunga rendah, serta program pelatihan digitalisasi bisnis.
“Silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini, masyarakat harus sat-set menangkap kesempatan kemudahan akses dan fasilitas dari pemerintah,” ungkap Banyu Biru.
Pihaknya menambahkan bahwa dalam menghadapi Pemilu 2029, PDIP harus mengedepankan politik berbasis gagasan dan program kerja konkret, bukan sekadar retorika politik.
“Rakyat saat ini semakin kritis dan cerdas dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, kita harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Discussion about this post