Tambah Satuan Baru TNI, Efisiensi Anggaran Tetap Jadi Prioritas

Bandung, Moralita.com – Di bawah terik matahari di Lapangan Batujajar, Minggu (10/8), Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan 162 satuan baru di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Satuan tersebut terdiri dari 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), 6 Komando Daerah Militer (Kodam), dan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP).

Dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Presiden menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkokoh pertahanan negara di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin tidak menentu.

“Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Indonesia tidak suka perang, tetapi sejarah menunjukkan, setiap kali kita hendak bangkit, selalu ada pihak luar yang mencoba mengganggu dan merampas kekayaan kita,” ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti konflik-konflik global, mulai dari perang di Eropa hingga krisis di Timur Tengah. Indonesia, menurutnya, tetap memilih posisi nonblok namun harus memiliki pertahanan yang tangguh agar tidak mudah diintervensi.

Gagasan penambahan Kodam bukan hal baru. Prabowo telah mengusungnya sejak menjabat Menteri Pertahanan periode 2019–2024. Ide ini sempat menuai kritik dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menilai penguatan TNI harus dilakukan secara seimbang pada matra darat, laut, dan udara.

Dalam pidatonya di peringatan Hari Jadi ke-58 Lemhannas tahun 2023, Megawati menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan penguatan matra laut dan udara, bukan hanya darat.

“Kalau ada serangan dari laut atau udara, yang maju siapa? Tentu bukan Angkatan Darat. Saya bicara objektif, bukan benci pada matra tertentu,” kata Megawati saat itu.

Ia juga mempertanyakan urgensi penambahan Kodam di masa damai: “Kalau sekarang tidak ada perang, untuk apa Kodam dibuat di setiap wilayah?”

Namun, dua tahun berselang, PDIP mengubah sikap. Melalui fraksinya di DPR, PDIP kini mendukung kebijakan penambahan Kodam dengan alasan meningkatnya ancaman pertahanan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menilai kebijakan ini penting demi kesiapan TNI menghadapi tantangan keamanan.

“Organisasi militer dibentuk bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk merespons ancaman. Semakin besar ancaman, semakin besar pula postur TNI yang dibutuhkan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menambahkan bahwa situasi geopolitik global saat ini menuntut sistem pertahanan yang adaptif dan kemampuan tempur yang terus ditingkatkan.

Sementara itu, Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa pembentukan Kodam baru merupakan implementasi strategi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), guna memperluas jangkauan tugas dan respons terhadap isu-isu lokal.

Meski urgensinya diakui, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil terkait potensi pembengkakan APBN.

Direktur Imparsial, Ardi Manto, mengingatkan bahwa anggaran pertahanan selama ini sudah berat pada biaya operasional harian. Penambahan satuan baru, menurutnya, bisa menghambat modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan kesejahteraan prajurit.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, juga meminta pemerintah memaparkan secara terbuka estimasi biaya pembentukan enam Kodam baru, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan alutsista, dan biaya operasional.

TB Hasanuddin mengonfirmasi bahwa anggaran Kementerian Pertahanan kemungkinan akan naik dari Rp166 triliun yang sudah disetujui DPR. Besaran finalnya akan diumumkan dalam Nota Keuangan Presiden pada 15 Agustus 2025.

Tirto telah berupaya menghubungi Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang (Kemhan) dan Mayjen Kristomei Sianturi (Kapuspen TNI) untuk mengonfirmasi detail anggaran, namun belum mendapat respons.

Kristomei sebelumnya memastikan bahwa penambahan satuan TNI sudah melalui perhitungan matang agar tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.