dpr ri

Jakarta, Moralita.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024–2029 dipastikan akan menerima tunjangan perumahan sebagai kompensasi atas tidak disediakannya Rumah Jabatan Anggota (RJA). Kebijakan ini diberlakukan untuk mengganti fasilitas rumah dinas yang sebelumnya tersedia bagi para legislator. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut bukan merupakan kenaikan gaji, […]

Jakarta, Moralita.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan bahwa seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar diwajibkan membayar iuran partai sebesar Rp12 juta setiap bulan. Iuran tersebut dipotong langsung dari gaji bulanan masing-masing anggota legislatif. “Kami di Golkar itu ada iuran yang dikenakan kepada seluruh anggota fraksi. Jumlahnya Rp12 juta […]

Jakarta, Moralita.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, secara terbuka mengakui bahwa memperoleh penghasilan secara sepenuhnya halal dalam dunia politik bukanlah perkara mudah. Pengakuan tersebut ia sampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Senin (11/8). Arse mengungkapkan, bahkan dalam lingkup keluarga, dirinya tidak […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong serta amnesti kepada politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto dengan pertimbangan matang dan dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam keterangannya di Kompleks […]

Jakarta, Moralita.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, dinilai sebagai langkah politik strategis dalam rangka memperkuat stabilitas nasional dan mempercepat proses rekonsiliasi pascapemilu. Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara bulat menyatakan persetujuan […]

Jakarta, Moralita.com – Rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan diwarnai perdebatan tajam antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Frederic Palit. Perbedaan pandangan mencuat terkait realisasi alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 persen dari total belanja negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dalam forum pembahasan Laporan […]

Jakarta, Moralita.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi membatasi masa penerimaan mahasiswa baru (PMB) di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur mandiri hanya hingga akhir Juli 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk respons terhadap kekhawatiran dampak negatif seleksi mandiri PTN terhadap keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, […]

Jakarta, Moralita.com – Suasana ruang rapat Komisi III DPR RI memanas saat para legislator menyampaikan kritik tajam terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait putusan-putusan yang dinilai inkonsisten dan memicu polemik di tengah masyarakat. Dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (9/7) di Gedung DPR RI, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan hadir mewakili lembaga yudikatif tersebut. […]

Jakarta, Moralita.com – Komisi II DPR RI menyampaikan kritik tajam terhadap pola penyelenggaraan rapat koordinasi nasional (rakornas) dan rapat kerja teknis (rakernis) yang kerap dilaksanakan KPU dan Bawaslu di berbagai kota di luar Jakarta. Praktik tersebut dinilai memunculkan citra negatif terhadap profesionalisme penyelenggara pemilu. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat pembahasan Rencana […]

Jakarta, Moralita.com – Praktik penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia menuai sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR, Rina Sa’adah, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ilegal tersebut. Menurut legislator dari Fraksi PKB ini, penjualan pulau kecil tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga […]