DPW PPP Jatim Minta Sekjen DPP Legowo Turun Panggung, Soliditas Organisasi Lebih Penting dari Ego Sektoral
Surabaya, Moralita.com – Dinamika partai politik nasional kembali menghangat, kali ini datang dari internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Ka’bah tersebut tengah menghadapi turbulensi kepengurusan di level elite DPP, yang berimplikasi pada ritme konsolidasi organisasi menjelang agenda strategis ke depan.
Polemik mencuat seiring beredarnya sejumlah surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin, yang dinilai seluruh DPW PPP tidak sejalan dengan mekanisme organisasi yang lazim. Situasi ini memantik respons dari berbagai struktur partai, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Ketua DPW PPP Jawa Timur, Arif Winarko, menilai dinamika tersebut berpotensi mengganggu stabilitas soliditas internal partai apabila tidak segera diselesaikan secara institusional. Ia menekankan pentingnya menjaga kohesi organisasi di tengah proses konsolidasi yang sedang berjalan.
“Dengan penuh rasa tawadu’ kepada Gus Yasin, Kader DPW PPP Jatim berharap konflik ini segera mereda. Sudahi sikap yang terlalu mengedepankan ego sektoral. Gus Yasin harus legowo untuk turun panggung, taat pada surat keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum,” ujarnya kepada Moralita.com, Jumat (17/4/2026).
Menurut Arif Winarko, polemik semakin mengemuka setelah beredarnya surat yang hanya ditandatangani oleh Sekjen tanpa pendampingan Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum, yang dalam praktik organisasi PPP selama ini merupakan prosedur kolektif partai yang lazim.
“Beberapa surat yang beredar kami menilai tidak sesuai dengan aturan organisasi. Biasanya, keputusan strategis ditandatangani secara kolektif. Ini menjadi pertanyaan di kalangan kader,” jelasnya.
Lebih lanjut, substansi surat tersebut juga menuai polemik karena berisi usulan pembatalan surat keputusan, penundaan musyawarah wilayah (Muswil), hingga agenda strategis lainnya. Padahal, menurut Arif Winarko, arah kebijakan organisasi telah ditetapkan melalui forum resmi partai sebelumnya.
Ia merujuk pada hasil Mukernas PPP di Ancol yang merekomendasikan percepatan pelaksanaan Muktamar sebagai langkah evaluatif terhadap kinerja partai. Dalam forum tersebut, mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) disebut menyepakati percepatan agenda Muktamar guna menghadapi tantangan politik ke depan.
“Jika kita melihat kembali hasil Mukernas, seluruh DPW meminta agar Muktamar dipercepat. Konsekuensinya, Muswil dan Muscab juga harus dimajukan sebagai bagian dari konsolidasi struktural,” ujarnya.
Hal senada, lanjut Arif Winarko, kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPP, termasuk oleh Bendahara Umum Imam Fauzan Amir Uskara, yang menekankan urgensi percepatan konsolidasi organisasi dalam menghadapi verifikasi partai dan kontestasi Pemilu 2029.
Dalam konteks Jawa Timur, Arif Winarko menyebut bahwa DPW PPP saat ini tengah berada pada fase konsolidasi kekuatan, yakni penyelesaian Musyawarah Cabang (Muscab) di sejumlah kabupaten/kota pasca rampungnya Muswil di 38 DPW secara nasional.
“Fokus kami saat ini adalah menuntaskan Muscab di beberapa daerah Jatim. Setelah itu, kami akan mulai memanaskan mesin partai untuk menghadapi agenda politik ke depan. Karena itu, Sekjen seharusnya legowo,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi menggerus kepercayaan kader PPP di akar rumput serta menghambat kesiapan soliditas organisasi dalam menghadapi dinamika politik.
“Kader di bawah membutuhkan kepastian arah, bukan konflik yang terus berlarut. Legowo itu sikap ksatria demi kekntingan lebih besar yakni soliditas PPP,” pungkasnya.
Menurut mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto ini soliditas internal PPP harus menjadi prioritas, di mana keseimbangan antara dinamika demokrasi internal dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi menjadi kunci utama.
Di tengah tuntutan percepatan konsolidasi, kemampuan elite partai DPP-DPW PPP untuk meredam konflik dan mengedepankan kepentingan kolektif akan menentukan arah dan masa depan PPP dalam peta politik nasional.
“Dinamika konflik organisasi agar segera selesai dan Sekjen harus legowo menerima, kita bersama yakin pasca ini soliditas kekuatan PPP akan jauh lebih kuat,” serunya.
