Mendagri Sebut Percepatan Pelantikan Kepala Daerah Perkuat Stabilitas dan Kepastian Politik dan Ekonomi

Jakarta, Moralita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi stabilitas politik, pemerintahan, dan perekonomian di tingkat daerah.

Menurut Tito, pelantikan yang cepat akan menciptakan kepastian politik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini, lanjutnya, juga akan mempercepat proses pemulihan sosial-politik pasca-Pilkada, sehingga pemerintahan dapat segera berjalan secara efektif.

“Investor juga menunggu kejelasan mengenai kepala daerah baru, dengan siapa mereka akan berinteraksi dan bekerja sama. Kepastian ini penting untuk menjaga iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (23/1).

Percepatan untuk Meminimalisir Ketegangan Pasca-Pilkada

Tito menjelaskan bahwa perbedaan pilihan dalam Pilkada seringkali memicu ketegangan sosial di masyarakat. Dengan pelantikan kepala daerah yang segera dilakukan, diharapkan masyarakat dapat kembali bersatu dan fokus pada agenda pembangunan daerah.

“Semakin cepat pelantikan dilaksanakan, semakin cepat pula pemerintahan daerah mulai efektif bekerja. APBD yang sudah disahkan pada Desember lalu perlu segera dieksekusi oleh kepala daerah terpilih yang memiliki mandat politik untuk lima tahun ke depan,” tambahnya.

Mencegah Risiko Moral Hazard di Daerah

Mendagri juga menyoroti pentingnya percepatan pelantikan kepala daerah untuk mengurangi risiko moral hazard di daerah yang saat ini masih dipimpin oleh penjabat (Pj.) kepala daerah. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan jika tidak segera diselesaikan.

“Kepastian politik tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga secara sosial. Masyarakat di daerah pemilihan menantikan kepemimpinan yang definitif untuk memastikan integritas pemerintahan daerah tetap terjaga,” jelas Tito.

Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan dalam Dua Tahap

Tito mengungkapkan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak bersengketa, sedangkan tahap kedua mencakup daerah yang masih menghadapi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pelantikan serentak dalam satu tahap sulit dilakukan karena masih ada daerah yang terlibat sengketa di MK. Beberapa daerah bahkan mungkin memerlukan pemungutan suara ulang, seperti yang pernah terjadi di Yalimo, Papua,” katanya.

Pendekatan dua tahap ini dinilai sebagai solusi realistis untuk mengakomodasi dinamika politik dan hukum yang berkembang pasca-Pilkada.

Pemerintah dan DPR RI Sepakati Mekanisme Pelantikan

Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati bahwa pelantikan kepala daerah dilakukan setidaknya dalam dua tahap. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan politik dan sosial pasca-Pilkada, sekaligus memastikan roda pemerintahan di daerah dapat berjalan lebih cepat.

“Keserentakan dalam satu tahap tidak memungkinkan. Namun, dengan pendekatan dua tahap, kami berharap pelantikan ini dapat mempercepat stabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah,” tandas Tito.