Halal Bi Halal PKD, Kyai Asep Serukan Persatuan Kades, Ceritakan Pesan Kapolda Jatim Berantas Oknum Pemecah Belah

Mojokerto, Moralita.com – Dalam momen Halal Bihalal Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto, ulama kharismatik sekaligus Dewan Pembina PKD, KH. Asep Saifuddin Chalim, menyerukan pentingnya persatuan wadah organisasi kepala desa demi mewujudkan cita-cita besar Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur.

Dalam forum yang dihadiri oleh para kepala desa se-Kabupaten Mojokerto beserta Forkopimda tersebut, KH. Asep menegaskan bahwa seluruh kepala desa diharapkan bergabung dalam satu wadah resmi, yaitu Paguyuban Kepala Desa (PKD), sebagai bentuk konsolidasi kepemimpinan desa.

Namun, dalam kesempatan itu, KH. Asep juga merespon atas munculnya organisasi selain PKD yakni PKDI yang dinilainya cukup  mengganggu soliditas dalam pemerintahan.

“Saya bercerita, kemarin saya bertemu dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Nanang Avianto. Dalam pertemuan itu, beliau menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya di bawah kepemimpinan Bupati Gus Barra, dalam mewujudkan kesejahteraan dan tegaknya keadilan di tengah masyarakat,” ungkap KH. Asep, di RM Den-Bei, Jum’at (25/4).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kapolda secara tegas menyatakan agar wadah PKD yang telah dibangun oleh para kepala desa tidak diganggu oleh pihak-pihak lain yang bermanuver negatif, termasuk oleh PKDI. Ketika Kapolda menanyakan siapa sosok di belakang PKDI, KH. Asep menyebut sosok yang namanya Yusuf.

“Kapolda mengatakan ke Bupati Gus Barra , menyarankan agar segera disampaikan kepada Kapolres Mojokerto, Pasti Kapolres akan mendukung PKD, karena Kapoldanya Irjen Pol. Nanang bukan Yusuf,” tambahnya.

Meski demikian, KH. Asep tetap mengajak PKDI untuk bersatu dalam semangat kebersamaan dan membaur ke dalam PKD. Ia menegaskan bahwa pendirian organisasi tandingan di tengah adanya wadah resmi justru dapat merusak semangat persatuan.

Bahkan, menurut penuturan KH. Asep, Danrem Kolonel Inf. Batara Alex Bulo menyebut tindakan seperti itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.

“Saya tegaskan, jika sudah ada wadah formal yang menampung semua kepala desa, maka tidak seharusnya ada gerakan tandingan. Saya mengajak saudara-saudara yang berada di PKDI untuk bergabung dan melebur ke dalam PKD demi mempercepat terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih adil dan makmur,” seru Kyai Asep.

Kyai Asep juga mengkritisi keberadaan oknum yang dapat memengaruhi aparat keamanan demi kepentingan kelompok tertentu.

“Siapa Yusuf itu? Dia bukan Kapolda, tapi kenapa bisa mempengaruhi oknum kepolisian?” ujarnya penuh tanda tanya.

Dalam kesempatan itu, KH. Asep juga menyampaikan komitmennya yang mendalam dalam mendukung pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Ia menegaskan bahwa perjuangannya dalam memenangkan kontestasi Pilkada selama ini tidak pernah terbersit dalam niatnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi dari APBD Kabupaten Mojokerto.

Kyai Asep juga mengingatkan seluruh pihak, terutama Bupati, agar tidak mengecewakan amanah leluhur, khususnya sang kakeknya KH. Abdul Chalim sebagai Pahlawan Nasional.

“Anak cucu keturunan seorang pahlawan nasional justru harus berkontribusi kepada bangsa, apabila sampai melakukan hal melanggar hukum, maka gelar pahlawan nasional dapat dicabut,” pesannya.

Riuh: Kondisi acara Halal Bi Halal Paguyuban Kepala Desa (PKD) di RM Den-Bei Mojokerto, Jum’at (25/4).

Sementara itu, Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, Miftahuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan kepala desa bukan sekadar posisi administratif, melainkan peran kepemimpinan sejati di tengah masyarakat.

“Kami bukan hanya pengatur kebijakan administratif, tetapi juga pelindung dan penggerak perubahan di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa PKD hadir bukan hanya sebagai organisasi formal, melainkan sebagai rumah besar tempat seluruh kepala desa bersinergi, berbagi aspirasi, dan memperjuangkan keadilan sosial.

“Kami percaya bahwa keadilan bukan berarti sama rata, tetapi memberikan sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Maka dari itu, kami tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mempermainkan asas keadilan atau menghambat pembangunan desa,” tegasnya.

Miftahuddin juga mengingatkan bahwa saat ini desa telah menjadi garda terdepan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan program-program nasional sangat bergantung pada integritas dan soliditas para kepala desa.

Ia mengajak seluruh kepala desa untuk menjadikan momentum Halal Bihalal sebagai titik tolak memperkuat komitmen kolektif dalam membangun desa secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

“Kita punya banyak pekerjaan rumah. Dari penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga menjaga akuntabilitas dana desa. Semua itu hanya bisa terwujud jika kita bersatu bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam aksi nyata,” tegasnya.

Miftahuddin pun mengajak semua pihak membuka lembaran baru dengan semangat guyub rukun dalam satu wadah yang solid, serta menjauh dari praktik manuver yang justru melemahkan kekuatan kolektif.