Golkar Resmi Nonaktifkan Adies Kadir, Bahlil: Penggantinya Masih Dibahas
Jakarta, Moralita.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kadernya, Adies Kadir, telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Langkah itu diambil menyusul kontroversi pernyataan Adies terkait tunjangan DPR yang memicu gelombang protes publik.
“Posisinya nanti akan kami bahas lebih lanjut di fraksi,” kata Bahlil usai menghadiri pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).
Sebelumnya, keputusan tersebut telah diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Dalam keterangan resmi yang disampaikan Minggu siang, Sarmuji menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menonaktifkan Adies Kadir dari keanggotaan DPR Fraksi Golkar, efektif mulai Senin, 1 September 2025.
Adies Kadir menuai kritik setelah dalam sebuah wawancara mengungkap angka yang dinilai tidak wajar terkait tunjangan DPR. Ia menyebut anggota DPR menerima tunjangan beras Rp 12 juta per bulan serta tunjangan bensin Rp 7 juta per bulan.
Pernyataan ini memicu kemarahan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Namun, sehari kemudian Adies memberikan klarifikasi.
Menurutnya, informasi yang ia sampaikan keliru. Ia menjelaskan bahwa tunjangan beras sebenarnya hanya sekitar Rp 200.000 per bulan dan tidak mengalami kenaikan sejak 2010. Adapun tunjangan bensin sekitar Rp 3 juta per bulan.
Adies juga menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok DPR, melainkan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan yang diberikan karena rumah dinas dialihfungsikan.
“Tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Jadi itu klarifikasi saya, semoga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8).
Meski telah mengklarifikasi, pernyataan Adies dianggap menjadi salah satu pemicu gelombang unjuk rasa yang meledak sejak 25 Agustus 2025.
Situasi kian memanas pada 28 Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal setelah terlindas mobil Brimob saat demonstrasi. Peristiwa ini memperbesar amarah publik, khususnya di kalangan komunitas ojek online, yang merasa aspirasinya diabaikan.
Unjuk rasa pun meluas ke berbagai kota, meningkatkan tekanan politik terhadap DPR sekaligus Partai Golkar. Dalam konteks inilah, DPP Golkar merasa perlu mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Adies Kadir demi meredam eskalasi sosial.
Selain mengumumkan penonaktifan Adies, Golkar juga menyampaikan empati atas jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi.
“DPP Partai Golkar menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” ujar Sarmuji.
Penonaktifan Adies Kadir mencerminkan upaya partai politik merespons cepat tekanan publik. Meski secara hukum istilah “nonaktif” tidak diatur dalam UU MD3, langkah Golkar ini lebih bersifat politik dan etik, dengan tujuan menjaga kredibilitas partai di tengah sorotan publik.
