Menteri ESDM dan Menkeu Bahas Optimalisasi PNBP dan Percepatan Elektrifikasi Desa
Jakarta, Moralita.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan resmi ke kantor Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Kamis (31/7). Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat sinergi antarkementerian dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di pedesaan.
Dalam keterangannya kepada media usai pertemuan yang berlangsung di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Bahlil menyampaikan bahwa terdapat tiga isu strategis yang dibahas secara mendalam bersama Menkeu Sri Mulyani.
Pertama, pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) serta minyak dan gas bumi (migas). Menurut Bahlil, pengelolaan sektor ini memerlukan koordinasi lintas lembaga agar potensi pendapatan negara dapat dimaksimalkan secara transparan dan akuntabel.
Kedua, kedua kementerian membahas pentingnya integrasi dan pertukaran data antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pertukaran informasi ini dianggap vital dalam mendukung proses pengawasan dan penggalian potensi perpajakan secara lebih efektif.
“Ketiga, kami juga membicarakan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait program listrik desa,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di seluruh Indonesia yang belum menikmati akses listrik. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam konteks pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tertinggal.
“Target dari Presiden Prabowo Subianto adalah seluruh desa harus terlistriki dalam waktu lima tahun ke depan. Ini yang kami koordinasikan dengan Ibu Menkeu,” tambahnya.
Bahlil menegaskan bahwa pembahasan tersebut bukan dalam rangka mengajukan permintaan tambahan anggaran secara mendadak, melainkan untuk menyusun perencanaan jangka panjang yang komprehensif. Ia berharap Kementerian Keuangan dapat mulai menyiapkan skema pembiayaan yang memadai untuk mendukung target elektrifikasi desa nasional.
“Kami ingin ada perencanaan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Program ini tidak boleh dijalankan secara tambal sulam atau diulang-ulang. Harus tuntas dan berdampak nyata,” pungkasnya.
