News

Jakarta, Morlita.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan anggaran negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kepala negara mengungkapkan, pihaknya berhasil mengamankan sekitar Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai rawan disalahgunakan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan perlunya solusi yang transparan dan berkeadilan terkait pemberian royalti kepada ekosistem kebudayaan, khususnya bagi pencipta lagu dan penyanyi. Menurutnya, permasalahan ini membutuhkan musyawarah serta kesepakatan bersama antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Kita ingin ekosistem kebudayaan ini tumbuh. Tarif […]

Mojokerto, Moralita.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto melanjutkan proses hukum perkara dugaan korupsi pembangunan pujasera berbentuk kapal di Taman Bahari Mojopahit (TBM). Kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp1,9 miliar ini kini telah memasuki tahap dua setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum (JPU). Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Mojokerto, […]

Jakarta, Moralita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengembalian uang oleh Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tidak serta-merta menghapus unsur pidana yang melekat pada kasus tersebut. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan […]

Jakarta, Moralita.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar upaya memberi makan anak-anak, melainkan sebuah investasi strategis bagi masa depan bangsa. Menurutnya, program ini memiliki peran vital di tengah masih belum tuntasnya persoalan gizi buruk dan stunting di Indonesia. “Program ini bukan sekadar memberi […]

Jakarta, Moralita.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyoroti beragam fenomena sosial yang marak diperbincangkan publik, mulai dari istilah “Indonesia Gelap”, ungkapan “Kabur Aja Dulu”, hingga aksi pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidato politiknya pada Sidang Tahunan MPR […]

Jakarta, Moralita.com – Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, tidak tampak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8). Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran Megawati dalam agenda kenegaraan tersebut. […]

Jakarta, Moralita.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan pemerintah akan mengalokasikan Rp140 miliar dari total Rp7 triliun anggaran operasional Sekolah Rakyat tahun ini untuk pengadaan lebih dari 15.000 unit laptop dan seragam bagi siswa. Keputusan ini muncul di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode sebelumnya. Saifullah menyampaikan kepada BBC News Indonesia […]

Pati, Moralita.com – Dua warga Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, mengajukan permohonan resmi kepada Kapolresta Pati untuk membebaskan 22 orang demonstran yang ditangkap polisi saat aksi unjuk rasa di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (13/8). Permohonan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Supriyono (46) dan Teguh Istianto (49), masing-masing berprofesi sebagai wiraswasta dan karyawan […]

Bandung, Moralita.com – Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Susi Dwi Harijanti, menegaskan bahwa kepala daerah, termasuk bupati, dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti membentuk kebijakan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Susi, mekanisme dan alasan pemberhentian kepala daerah telah diatur secara jelas dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 […]