Waka BGN Letjen Purn Lodewyk Pusung Instruksikan Tegas Tutup Tambang Ilegal Mojokerto, Ini Kaitannya dengan MBG
Mojokerto, Moralita.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu ikhtiar strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi emas, ternyata menghadapi tantangan serius di lapangan. Salah satunya terungkap di Kabupaten Mojokerto. Ironisnya lahan pertanian yang digadang untuk menghasilkan bahan baku pemasok MBG malah menganga lebar menjadi galian C ilegal.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, Letjen (Purn) Lodewyk Pusung, turun langsung ke Mojokerto untuk memantau sekaligus memastikan rantai pasok dan distribusi Program MBG berjalan maksimal.
Namun, dalam kunjungannya, mantan perwira tinggi TNI itu justru menemukan persoalan mendasar yang berpotensi mengganggu keberlangsungan program nasional tersebut. Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang seharusnya ditanami petani lokal sebagai penopang bahan baku dapur MBG, justru diduga marak dialihfungsikan menjadi tambang galian C ilegal di Kabupaten Mojokerto.
“Negara sudah menyiapkan anggaran besar untuk MBG. Tapi kalau suplai bahan bakunya terganggu karena lahan pertanian dipakai tambang ilegal, maka program ini bisa terhenti,” tegas Pusung saat rapat terbatas bersama Sekdakab dan Kepala OPD di Hallroom Istana Afia, Pacet Minggu (26/4/2026).
Kyai Asep sebagai Sosok Penting Lahirnya BGN
Dalam kesempatan tersebut, Pusung juga mengungkap cerita persiapan di balik lahirnya Badan Gizi Nasional yang dibentuk pada April 2024 sebelum Presiden Pranowo dilantik. Ia menyebut angka anggaran Rp10.000 per sajian untuk penerima manfaat MBG bukan muncul begitu saja, melainkan melalui diskusi panjang dan pertimbangan matang.
Menariknya, salah satu sosok yang ia mintai pertimbangan adalah KH. Asep Saifuddin Chalim.
Menurut Pusung, ia sengaja berdiskusi dengan Kyai Asep lantaran dianggap memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan konsumsi bergizi di lingkungan pesantren selama ini.
“Saya meminta pertimbangan dan berdiskusi dengan Kiai Asep sebagai guru saya. Bagaimana ide besar Presiden Prabowo memberi makan bergizi ini bisa berjalan efektif. Beliau berpengalaman mengelola Pondok Pesantren Amanatul Ummah melahirkan santri yang terkenal berprestasi,” ujarnya.
Hubungan Tambang Ilegal menjadi Ancaman Program Nasional MBG
Pusung menyoroti maraknya tambang galian C ilegal di Mojokerto yang harus segera ditertibkan. Ia menegaskan penertiban tambang ilegal merupakan atensi langsung dari Presiden Prabowo.
Menurutnya, Presiden telah memberi instruksi tegas agar seluruh praktik pertambangan ilegal diberantas tanpa pandang bulu, termasuk jika ada oknum aparat yang diduga menjadi backing.
“Tidak pandang bulu. Kalau ada oknum jenderal TNI atau Polri yang memback up tambang ilegal, sesuai instruksi Presiden harus ditindak tegas,” katanya.
Ia menilai maraknya tambang ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi pajak dan tata ruang, melainkan juga mengancam ketersediaan lahan pertanian sebagai penyedia bahan baku MBG.
Bagaimana mungkin, kata dia, petani dapat menyuplai kebutuhan pangan program MBG jika sawah dan kebun yang masuk kawasan LP2B justru berubah menjadi lubang-lubang tambang ilegal. Belum lagi dampak ekologis (bencana dsb) yang mengintai.
“Kalau ini dibiarkan, selain mengancam rabtai pasok bahan baku MBG juga bisa memicu bencana lingkungan,” tegasnya.
Libatkan Menko Polkam untuk Tindak Oknum Aparat
Pusung bahkan menyebut dirinya merupakan tim khusus bersama dengan Menko Polkam, Djamari Chaniago dan akan menyampaikan laporan secara khusus persoalan ini di Kabupaten Mojokerto.
Menurutnya, Menko Polkam memiliki tanggung jawab untuk menindak aparat TNI maupun Polri yang menyimpang dari aturan.
“Beliau punya tanggung jawab untuk menindak oknum-oknum TNI-Polri yang menyimpang. Tidak peduli jenderal,” tandasnya.
Sekda Mojokerto Diminta Berani Bongkar ‘Backing’ Tambang
Dalam forum tersebut, Pusung secara khusus memberi atensi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Satgas Penertiban Tambang Ilegal.
Ia meminta Teguh berani menelusuri, bertindak, dan melaporkan secara konkret siapa pihak yang berada di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.
Apalagi, menurut Pusung, ada informasi yang disampaikan tokoh LSM Mojokerto, Suliyono, terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat.
“Sampaikan siapa saja oknum dari Batalyon 503 dan oknum Polres Mojokerto yang memback up, harus ditelusuri mereka hirarkinya kemana. Laporkan ke saya,” tegasnya.
BGN Minta Forkopimda Tak Takut Bertindak
Sementara itu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, mengingatkan Tim Satgas di Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari unsur Forkopimda agar tidak takut menindak persoalan tersebut secara hukum.
Menurutnya, BGN memiliki kepentingan besar memastikan rangai pasok bahan baku distribusi makanan bergizi kepada anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak terganggu.
“Bagaimana penerima manfaat bisa mengonsumsi makanan bergizi berbagai macam kalau lahan pertanian dan perkebunan habis dipakai tambang ilegal?” katanya.
Petani Lokal Harus Dilibatkan Jadi Tulang Punggung Pemasok Bahan Baku MBG
Suardi menekankan rantai pasok bahan baku makanan untuk MBG wajib menyerap hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan lokal.
Karena itu, ia meminta Sekdakab Mojokerto selaku Ketua Tim Satgas Pangan menginstruksikan para camat untuk meneruskan arahan kepada kepala desa agar menggerakkan petani dan peternak di wilayah masing-masing.
Nantinya, kata dia, hasil-hasil lokal itu akan dipetakan dan didistribusikan ke dapur MBG.
Skema ini akan diperkuat oleh ID Food yang akan masuk ke desa-desa untuk memetakan potensi lokal dan mendistribusikannya ke dapur MBG.
Selain itu, keberadaan KDMP ketika beroperasi nanti juga diproyeksikan menjadi rantai pemasok yang membeli hasil lokal untuk MBG.
Tak hanya itu, para Kepala SPPG diminta memprioritaskan penyerapan hasil lokal terdekat agar roda ekonomi desa benar-benar berputar.
“Laporkan ke kami di BGN kalau ada dapur MBG yang tidak mau menyerap hasil lokal terdekat,” pungkasnya.
Di tengah ambisi besar pemerintah memberi makan bergizi kepada jutaan rakyat, persoalan klasik seperti tambang ilegal, mafia pemasok, dan dugaan backing aparat pengaman kini menjadi batu sandungan nyata.
Pertanyaannya siapa yang lebih cepat bergerak, apakah negara menyelamatkan lahan, atau tambang ilegal menghabiskan semuanya?
