Rabu Keramat Mutasi Jabatan Gelombang II di Pemkab Mojokerto, Senasib PUPR-Dinas Pendidikan Masih di Plt-kan

Mojokerto, Moralita.com – Bupati Mojokerto Muhammad Albarra melakukan rotasi jabatan gelombang ke-II, langkah strategis yang disebutnya sebagai upaya menakar, memperkuat, sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.

Dalam prosesi yang penuh nuansa formal namun juga sarat makna itu, Gus Barra menegaskan bahwa rotasi jabatan bukanlah sekadar ritual seremonial rutin, melainkan bagian penting dari proses penyegaran organisasi.

“Kita semua memahami bahwa tantangan pelayanan publik ke depan tidaklah ringan. Masyarakat semakin kritis dan menuntut kualitas pelayanan yang lebih baik. Namun saya yakin, dengan komitmen, integritas, dan kerja sama yang kuat, Pemkab Mojokerto akan mampu menjawab tantangan tersebut,” ujar Gus Bupati, Rabu (1/10).

Gus Bupati menekankan bahwa seluruh tahapan pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk pengisian jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), prosesnya bahkan lebih kompleks.

Dimulai dari rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dilanjutkan dengan wawancara oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, hingga akhirnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

“Ini bukan proses instan, apalagi transaksional. Saya tegaskan kembali, tidak ada pungutan apapun! Jika ada yang mengatasnamakan saya, keluarga, atau pihak manapun. Jika ada yang mengklaim bisa memberikan jabatan, itu jelas perbuatan yang tidak benar,” tegasnya.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Dalam praktik birokrasi di banyak daerah, isu jual beli jabatan sering mencederai kepercayaan publik. Di Kabupaten Mojokerto, Gus Barra mencoba memutus rantai praktik mendarah daging itu dengan pernyataan terbuka yang lugas sebuah pesan yang ingin memastikan bahwa rotasi ini adalah bagian dari meritokrasi, bukan politik transaksional.

Dalam pidato pelantikannya, Gus Bupati Mojokerto menyampaikan enam pesan kunci kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

1. Adaptasi cepat. Pejabat baru diminta segera berbaur dengan lingkungan kerja baru, membangun komunikasi sehat dengan bawahan, atasan, maupun lintas perangkat daerah.

2. Kepemimpinan visioner. Tidak cukup hanya mengelola rutinitas, tetapi harus mampu merencanakan, menggerakkan, dan mengarahkan organisasi menuju tujuan bersama.

3. Integritas tanpa kompromi. Jujur, berani, dan konsisten menjaga amanah publik.

4. Inovasi, bukan akal-akalan. Birokrasi bukan sekadar mencari jalan pintas, melainkan menghadirkan terobosan yang berdampak pada masyarakat.

5. Kebijakan harus bermuara pada rakyat. Setiap program, regulasi, hingga detail kegiatan wajib fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Nilai kepatutan. Dalam setiap langkah, pejabat diingatkan agar tidak melukai rasa keadilan publik, baik dalam pelayanan maupun perilaku personal.

Rotasi kali ini menempatkan sejumlah pejabat di posisi strategis:

1. Amat Susilo sebagai Kepala BKPSDM
2. Ardi Sepdianto sebagai Kepala Disbudporapar
3. Ludfi Ariyono sebagai Kepala Dinas Pertanian
4. Nurul Istiqomah sebagai Kepala Bapenda
5. Norman Handhito sebagai Kepala Dispendukcapil
6. Nuryadi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7. Tatang Marhaendrata sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Nama-nama ini bukan hanya sekadar daftar baru, tetapi juga representasi dari wajah segar birokrasi Kabupaten Mojokerto yang diharapkan mampu memberikan performa berbeda dalam menghadapi dinamika pelayanan publik semakin kritis.

Gus Bupati menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan. Pejabat yang baru dilantik akan terus dipantau kinerjanya, dan jabatan kosong yang sementara diisi pelaksana tugas (Plt) akan segera diisi melalui seleksi terbuka (Selter).

“Tujuan utama rotasi ini adalah penyegaran organisasi agar tidak ada kejenuhan. Evaluasi akan tetap saya lakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif,” ujar Gus Bupati.

Rotasi jabatan, dalam perspektif administrasi publik, memang sering dipandang sebagai strategi ‘menyetel ulang mesin birokrasi’. Mesin yang terlalu lama bekerja dengan ritme sama akan kehilangan tenaga, sementara mesin yang sesekali diganti komponennya justru lebih stabil dalam jangka panjang.

Gelombang kedua rotasi jabatan ini sejatinya adalah pertaruhan. Pertaruhan atas janji pelayanan publik yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih manusiawi. Gus Bupati  tampaknya sadar betul bahwa publik hari ini bukan lagi penonton pasif. Mereka lebih kritis, lebih vokal, dan tidak segan membandingkan kualitas layanan antar daerah.

Masyarakat Mojokerto kini menunggu bukti: apakah rotasi ini sekadar penyegaran kosmetik atau benar-benar menghasilkan birokrasi yang tangkas, inovatif, dan berintegritas?

Jawabannya akan terlihat bukan di podium pelantikan, melainkan di loket-loket pelayanan publik, di sawah-sawah pertanian, di dinas-dinas strategis, hingga di program-program nyata yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Rotasi jabatan gelombang kedua ini bukan sekadar pergeseran kursi. Ia adalah ujian bagi komitmen reformasi birokrasi di Kabupaten Mojokerto. Dan seperti yang diingatkan Gus Barra bahwa ‘Jabatan bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Kalau tidak siap, masyarakat sendiri yang akan memberi vonisnya.’