Satgas Nasional KDMP Kunjungi Jombang, Rumuskan Strategi Percepatan Operasional Kopdes Merah Putih
Jombang, Moralita.com – Upaya mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus bergulir. Kali ini, giliran Jombang yang menjadi tuan rumah kunjungan kerja Satgas Nasional KDMP, Selasa (30/9).
Kehadiran tim pusat ini disambut secara resmi oleh Bupati Jombang, Warsubi, bersama Satgas Daerah KDMP Jombang, di Gedung Pertemuan Rumah Dinas Bupati.
Dalam forum tersebut, Bupati Warsubi menekankan pentingnya kunjungan Satgas Nasional sebagai bentuk transfer pengetahuan, kolaborasi, dan percepatan implementasi program strategis.
“Harapannya, dengan hadirnya Satgas Nasional ke Jombang, bisa memberi paparan langsung kepada Satgas Daerah, sehingga percepatan terbentuk dan beroperasinya KDMP dapat segera terwujud. Pertemuan ini juga jadi ruang interaksi yang produktif antara satgas daerah dengan pengurus KDMP di tingkat desa,” ujar Warsubi.
Usai pertemuan di tingkat kabupaten, rombongan Satgas Nasional melanjutkan kunjungan lapangan ke Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang. Di sana, mereka berdiskusi langsung dengan pengurus KDMP, didampingi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau pendamping desa.
Kepala Desa Pulogedang, Eko Ariyanto, memaparkan praktik baik yang telah berjalan. KDMP di desanya telah bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya dalam penyediaan kebutuhan bahan pokok.
“Beras, minyak, dan kebutuhan primer lain disuplai oleh KDMP, sementara BUMDes mengambil peran menyuplai sayur dan bumbu untuk SPPG. Dengan begitu, rantai suplai di desa bisa lebih mandiri dan efisien,” jelas Eko.
Dalam forum tersebut, Staf Khusus Kementerian Desa PDT, Dr. H. M. Afif Zamroni, menegaskan pentingnya pemahaman terkait mekanisme pembiayaan KDMP. Menurutnya, isu penggunaan 30% dana desa kerap disalahartikan.
“Dalam Permendes Nomor 10 Tahun 2025, disebutkan bahwa 30% dana desa bukan jaminan awal saat mengajukan pembiayaan ke Bank Himbara. Itu hanya menjadi pola terakhir jika KDMP mengalami gagal bayar, Insa Allah KDMP sulit untuk kolaps,” jelasnya.
Menurutnya, KDMP tetap harus menyiapkan business plan yang solid, lengkap dengan proposal usaha dan strategi pengembangan sebelum mengajukan pembiayaan modal ke Himbara.
Ia menambahkan, setiap KDMP dapat dipastikan akan memiliki keunikan dan karakteristik usaha masing-masing. Karena itu, pemerintah menghadirkan beragam opsi sinergitas, mulai dari kerja sama dengan BULOG, Pertamina, ID Food, Telkom hingga BUMN lainnya.
“Misalnya, ada usulan KDMP menjadi agen LPG. Secara regulasi, itu tidak mudah karena syarat infrastruktur dan modal yang cukup besar. Tapi pemerintah tidak menutup pintu, justru memberi banyak pilihan lain yang lebih realistis sesuai kapasitas lokal,” lanjutnya.
Gus Afif juga menyoroti sinergi KDMP dengan BUMDes dan SPPG sebagai role model pengembangan ideal. Menurutnya, secara haluan KDMP harus fokus pada penyediaan kebutuhan primer masyarakat, sementara BUMDes bergerak di sektor sekunder.
Bahkan, peluang ekspor produk terbuka lebar, sejalan dengan kerja sama Kementerian Desa bersama mitra internasional seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Bank Dunia.
Staf Ahli Menko Pangan, Dr. Ir. Sugeng Santoso, yang hadir mewakili Satgas Nasional KDMP, menegaskan bahwa KDMP kini tengah memasuki babak baru yang disebut sebagai Etape II Konsolidasi Nasional.
“Etape II ini fase penting untuk melakukan konsolidasi antara Satgas Nasional dengan Satgas Daerah. Tujuannya jelas bagaimana kita menyatukan langkah agar KDMP benar-benar bisa segera berfungsi optimal dan efektif di lapangan,” ujarnya.
Sugeng menekankan, salah satu strategi kunci dalam percepatan tersebut adalah dengan melibatkan secara langsung perusahaan-perusahaan BUMN. Menurutnya, keterlibatan BUMN tidak boleh berhenti pada tataran simbolik, melainkan harus menjadi akselerasi nyata agar KDMP bisa segera menjalin kerja sama konkret sekaligus mampu mengatasi berbagai hambatan yang kerap muncul dalam proses kemitraan dengan BUMN.
“Janji utama program KDMP adalah memastikan adanya keberpihakan BUMN terhadap koperasi desa. Karena itu, dalam Etape II ini Satgas Nasional mengambil peran sebagai penjamin agar interaksi tersebut berjalan lancar, transparan, dan tentu saja memberi keuntungan bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa,” tambahnya.
Dengan pendekatan ini, Sugeng optimistis percepatan operasionalisasi KDMP di berbagai daerah setelah ini bisa terealisasi tanpa hambatan berarti.
“Kalau sinergi ini dijaga, maka KDMP bukan hanya menjadi wadah usaha, tetapi juga motor penggerak ekonomi desa yang benar-benar produktif dan mandiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data Sistem Informasi KDMP (Microsite), saat ini di Kabupaten Jombang terdapat sekitar 33 KDMP yang sudah beroperasi. Kriteria operasional ditetapkan cukup sederhana, memiliki minimal satu gerai layanan.
“Bisa berupa layanan agen perbankan seperti BRI Link atau Mandiri Agen, atau layanan agen Pos Indonesia. Jika sudah jalan, itu masuk kategori beroperasi,” jelasnya.
Sugeng juga menjelaskan struktur ekonomi Jombang yang relatif berimbang, meliputi tiga sektor besar yakni perdagangan, industri pengolahan (termasuk ekonomi kreatif), dan pertanian dalam arti luas.
“Dalam pertemuan tadi, representasi itu muncul jelas. Ada KDMP Desa Ngoro yang fokus hortikultura, KDMP Banjarsari di Bandar Kedungmulyo yang konsentrasi pada perdagangan, serta Pulogedang yang menonjol berbagi peran dengan BUMDes untuk suplly kebutuhan SPPG,” paparnya.
Selain aspek pembiayaan dan usaha, Sugeng menekankan pentingnya digitalisasi dan branding lokal. Setiap KDMP diharapkan memiliki media sosial resmi untuk menampilkan konten tentang kearifan lokal dan keunggulan masing-masing desa.
“Di era sekarang, koperasi tidak cukup hanya mengandalkan toko fisik. Harus hadir juga di ruang digital. Dengan begitu, produk lokal desa bisa menjangkau market yang lebih luas, bahkan berpotensi ekspor,” tandasnya.
Kunjungan Satgas Nasional KDMP ke Jombang tidak hanya menjadi ajang formalitas seremonial, melainkan wadah nyata untuk mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengurus koperasi, hingga mitra strategis seperti BUMN dan lembaga keuangan.
Dialog yang terjadi di Pulogedang dan ruang pertemuan Pemkab Jombang menunjukkan bahwa KDMP bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan yang bisa menghubungkan rantai produksi lokal dengan pasar nasional bahkan global.
Dengan modal sinergi lintas sektor, perencanaan matang, serta dukungan regulasi, KDMP di Jombang diharapkan bukan hanya menjadi simbol kemandirian desa, tetapi juga motor penggerak ekonomi rakyat yang mampu berdiri sejajar dengan korporasi modern.
