Hendropriyono Klaim Tahu Dalang Asing di Balik Gelombang Demonstrasi DPR
Jakarta, Moralita.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, mengklaim mengetahui siapa sosok yang menjadi dalang di balik aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan DPR yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pihak yang menggerakkan massa tersebut berasal dari luar negeri dan memiliki jaringan kaki tangan di Indonesia.
“(Dalangnya) dari luar. Orang luar itu hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam negeri,” ujar Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Ia menambahkan, pihak dalam negeri yang menjadi perpanjangan tangan tersebut diduga tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan. “Saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak sadar bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka,” tegasnya.
Hendropriyono menegaskan, berdasarkan pengalaman panjangnya di bidang intelijen, ia yakin ada pihak tertentu yang menunggangi aksi massa di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta. Kendati demikian, ia enggan menyebutkan secara gamblang identitas dalang yang dimaksud. “Saya tidak lebih pintar, tetapi saya mengalami semua ini. Pada waktunya, saya bisa sampaikan siapa yang bermain. Itu dari sana,” katanya.
Meski belum membeberkan nama, Hendropriyono memberikan petunjuk bahwa sosok tersebut bukanlah seorang negarawan atau state actor, melainkan figur non-negara (non-state actor). Namun, tokoh ini diyakini memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kebijakan di negara tempat ia berada.
“Tujuannya kan sama saja, dari dulu juga maunya menjajah. Hanya saja caranya berbeda. Kalau dulu pakai peluru, pakai bom, sekarang dengan cara lain. Kalau kita masih diam saja, ya habis kita,” ungkap Hendropriyono.
Diketahui, ribuan orang turun ke jalan pada Senin (25/8) dan Kamis (28/8) di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta. Aksi tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online. Mereka menuntut pembatalan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
