Beranda nasional Menteri Desa Yandri Susanto Dorong Elektrifikasi dan Digitalisasi Desa di Era Presiden Prabowo
nasional

Menteri Desa Yandri Susanto Dorong Elektrifikasi dan Digitalisasi Desa di Era Presiden Prabowo

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat Rapat Evaluasi APBN 2025 hingga Bulan November dengan Komisi V DPR, Rabu (12/11/2025).

Jakarta, Moralita.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa pemerintah menargetkan tidak ada lagi desa di Indonesia yang belum teraliri listrik selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

“Kami sudah bahas di rapat kabinet. Insya Allah di periode Pak Presiden Prabowo tidak ada lagi desa yang belum punya listrik,” ujar Yandri.

Menurut Yandri, ketersediaan listrik merupakan salah satu indikator utama pemerataan pembangunan desa, karena berdampak langsung pada peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas pendidikan, dan akses informasi masyarakat.

Baca Juga :  DPR Terima Daftar Calon Dubes, Komisi I Siapkan Rapat Dengar Pendapat

Untuk itu, Kementerian Desa PDT terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat proses elektrifikasi, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil, dan pedalaman yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menargetkan percepatan perluasan akses internet desa sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional. Yandri menjelaskan bahwa Kemendes PDT telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memastikan layanan sinyal dan jaringan internet menjangkau seluruh desa.

“Prioritasnya desa-desa wisata, desa ekspor, dan desa dengan potensi ekonomi besar. Internet adalah pintu masuk transformasi digital desa,” imbuh Yandri.

Kehadiran internet diharapkan dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan lokal, meningkatkan akses pendidikan digital, serta membantu pemerintah desa dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi.

Baca Juga :  DPR dan Pemerintah Sepakati Kuota Haji Kabupaten/Kota Ditentukan Menteri, Bukan Lagi Gubernur

Yandri menekankan bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan agar masyarakat desa mendapatkan layanan dasar secara menyeluruh, mulai dari listrik, air bersih, pendidikan, hingga konektivitas digital.

“Pembangunan desa harus berkelanjutan dan terintegrasi. Infrastruktur dasar adalah fondasi utama agar masyarakat desa bisa tumbuh dan berkembang,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa sejumlah proyek listrik masuk desa telah mulai diresmikan. Sesuai arahan Presiden, seluruh program elektrifikasi desa ditargetkan selesai pada periode 2029–2030, mencakup 5.700 desa, dan 4.400 dusun di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025, sebagai bagian dari perluasan akses listrik oleh PT PLN (Persero).

Baca Juga :  RDP Komisi II DPRD Panggil BPR Majatama, Direktur Klarifikasi Polemik Temuan juga Laporan OJK Selisih 72,8M

Bahlil menegaskan bahwa akses terhadap listrik merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah bersama PLN berkomitmen memastikan pemenuhan kebutuhan tersebut secara merata hingga tahun 2030.

Sebelumnya

Pemkab dan Dinas PUPR Mojokerto Digugat Warganya, Didesak Bertanggung Jawab atas Kecelakaan sampai MD di Proyek Jalan Dinoyo Jatirejo

Selanjutnya

Menteri Desa Beberkan Inpres 17/2025, Kopdes Merah Putih yang Tak Lagi Gunakan Dana Desa sebagai Jaminan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Moralita
Bagikan Halaman